Rabu, 26 Mei 2010 | 08:49 WIB
SURABAYA – SURYA- Anggota F-PKS DPRD Jatim, Ahmad Jabir menilai kinerja Badan Anggaran (Banggar) tidak memiliki daya tawar dibanding eksekutif. DPRD tidak mempunyai pokok-pokok pikiran APBD, baik menyangkut rencana APBD (RAPBD) murni atau rencana perubahan APBD, yang akan dilakukan Juli ini.
Mestinya, kata vokalis DPRD ini, pokok pikiran itu disampaikan sebelum eksekutif menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Program Anggaran (PPA), lalu dijadikan pijakan menyusun RAPBD atau Rancangan Perubahan APBD. “Hal di atas, memunculkan realitas bahwa setiap pembahasan APBD tidak menyentuh substansi yang lebih strategis,” paparnya di Surabaya, Selasa (25/5).
Hingga sekarang, DPRD terjebak di ruang pembahasan setuju atau tidak setuju saja terhadap usulan eksekutif. “Pembahasan APBD sekadar pemenuhan rutinitas yang tidak memiliki ruh. Hal ini menjadi pintu melakukan dagang sapi (antara eksekutif-legislatif),” ucapnya.
Supaya tidak dagang sapi, fungsi dan tugas Banggar harus direvitalisasi melalui pelaksanaan PP dan tata tertib DPRD. Misalnya, Banggar melakukan rapat untuk menyusun konsep, kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD. Keputusan itu diserahkan kepada Gubernur untuk ditrindaklanjuti. Banggar juga harus mengadakan rapat konsultasi yang serius kepada komisi-komisi supaya kebijakan anggaran bisa lebih efektif.
“Saya sangat menyesalkan jika tugas penting tersebut tidak pernah dijalankan dengan baik,” tukas Jabir. niks