Jum’at, 07 Mei 2010 21:04:06 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Surabaya (beritajatim.com) – Sistem pengelolaan parkir di Bandara Internasional Juanda mulai mendapat sorotan tajam kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, ada indikasi kuat terjadi kebocoran yang sistematis dan ada unsur kesengajaan yang berlangsung selama 2 tahun lebih. Tingkat kebocoran diperkirakan mencapai Rp 3 juta per hari (setara Rp 90 juta per bulan).
“Patut ditelusuri adanya dugaan itu. Apakah Kejadian ini atas inisiatif manajemen pengelola parkir PT Angkasa Pura I atau petugas pelaksana penjaga gerbang keluar dari bandara,” tegas anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir, Jumat (7/5/2010).
Menurut politisi PKS ini, modus penyimpangan itu setidaknya terlihat jelas di tiga titik. Pertama, di pintu exit tol Juanda, caranya pintu gerbang masuk bandara tidak dilengkapi dengan perangkat online, tetapi karcis manual. Sehingga, kendaraan yang masuk tidak terdata di online system. “Ini kan aneh. Bandara berkelas internasional seperti Juanda kok menggunakan sistem manual,” imbuhnya.
Kedua, di pintu gerbang selatan, caranya petugas tidak memberikan struk pembayaran saat kendaraan keluar, tetapi cukup dilihat tanggal masuk manualnya. Kemudian, kalau kendaraan menginap dikenakan Rp 20.000 per hari. Jika tidak menginap dikenakan tarif Rp 2.000 per jam.
Dan ketiga, di pintu exit tol Juanda, caranya kalau pengendara mobil yang masuk dari exit Tol lalu keluar tidak meminta struk, maka tidak diberikan struk. Atau kalau tidak ditunggu, maka petugas pura-pura lupa (diam) tidak mengasih struk atau bukti pembayaran parkir.
Dengan berbagai modus seperti itu, lanjut Jabir, potensi kebocoran retribusi parkir di Bandara Internasional Juanda sangat terbuka. Misalnya, kalau dalam sehari ada 100 kendaraan masuk bandara melalui exit Tol dan bermalam. Maka potensi retribusi parkir yang masuk adalah sebesar 100 dikalikan Rp.20.000 atau senilai Rp 2 juta
Sedangkan kalau ada 500 kendaraan parkir tidak bermalam, maka hitungannya adalah 500 x 1 jam x 2.000 atau senilai Rp 1 juta. Sehingga kalau ditotal setidaknya ada Rp 3 juta per hari yang rawan bocor atau dibocorkan. “Kalau sebulan maka bisa mencapai Rp 90 juta, hitungannya 30 hari x 3 juta. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun sejak pintu masuk dari exit Tol Juanda dibuka,” ungkap Jabir.
Mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Ketua Komisi A DPRD Jatim dan mendapat sambutan yang positif.� Bahkan dalam pekan depan, komisi yang menangani urusan pemerintahan dan hukum ini berencana akan membahas secara serius sekaligus menjadwal rencana memanggil pihak manajemen PT Angkasa Pura I untuk dimintai klarifikasi
“Ini kasus serius dan perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti, sebab masalah ini bisa merugikan keuangan negara kalau terus dibiarkan,” pungkas vokalis DPRD Jatim ini. [tok/kun]