Jawa Pos – Selasa 11 Mei 2010 | 10.00 WIB
SURABAYA – Hujan interupsi memanaskan sidang paripurna DPRD Jatim kemarin (10/5). Aksi itu dipicu kekecewaan anggota dewan terhadap ketidakmampuan Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi saat memimpin sidang paripurna.
Ada tiga agenda yang dibahas dalam sidang paripurna kemarin. Yakni pembacaan surat keputusan (SK) pembahas lima rancangan peraturan daerah (raperda), penyampaian nota pertanggungjawaban gubernur Jatim mengenai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 2009, serta laporan hasil reses anggota dapil I-XI. “Sudah dua kali sidang paripurna kacau. Ini bentuk ketidakdemokratisan pimpinan dewan,” kritik Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Ahmad Nawardi.
Belasan wakil rakyat itu silih berganti menginterupsi setelah usul yang mereka lontarkan tidak diindahkan pimpinan dewan. Lantaran kecewa, beberapa anggota dewan berancang-ancang melaporkan pimpinan dewan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim. Bahkan, para anggota dewan terhormat tersebut akan mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan.
Suasana sidang paripurna memanas setelah beberapa permintaan tanggapan maupun jawaban atas pertanyaan anggota dewan tidak ditanggapi pimpinan dewan. Ketika anggota dewan mengajukan usul, Sunardhi selalu menjawab, “Akan kami bahas di tingkat pimpinan.”
Jawaban politikus asal Partai Demokrat yang berulang-ulang itu memancing emosi para legislator.
Terutama terkait dengan agenda masa kerja lima panitia khusus (pansus) pembahas raperda yang hanya dua minggu serta jadwal pembahasan hak angket kasus fee Bank Jatim. “Belum ada jawaban mengapa masa kerja pansus dibatasi sampai 24 Mei. Ini kejar tayang,” protes anggota Komisi A Ahmad Jabir dari Fraksi PKS.
Anselmus Raga Milo, salah seorang inisiator hak angket kasus Bank Jatim, juga dibuat geregetan. Interupsi wakil ketua Fraksi Partai Gerindra yang menanyakan kapan dibahas tidak dijawab.
Tidak ingin lembaga dewan tercoreng, anggota Fraksi PKNU Rasyaf Manaf tengah menggalang dukungan untuk melaporkan pimpinan dewan ke BK atas pelanggaran tata tertib. “Ini DPRD level provinsi. Alangkah memalukan kalau pimpinan begitu terus,” ucap wakil rakyat dari Sampang itu. Sunardhi enggan mengomentari tudingan miring maupun ancaman tersebut. (sep/c9/aww)