Surabayapos — Jumat, 30 Juli 2010 | 10:53 WIB
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Nur Muhyidin mengaku setuju dengan semangat menertibkan kinerja dewan. Namun, ia menilai pemotongan gaji bagi mereka yang bolos takkan efektif dan tidak akan memberikan efek jera.
”Menurut saya penyelesaiannya bukan memotong gaji, tapi bagaimana menegakkan aturan yang ada. Dalam tatib, kan, sudah dijelaskan secara detil, tinggal menerapkannya saja,” kata Anggota Fraksi Demokrat ini.
Menurut Muhyidin, pemotongan gaji membuat predikat sebagai seorang anggota dewan tetap akan melekat kepada para legislator sekali pun sering mangkir.
”Yang paling efektif adalah meningkatkan kinerja Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan aturan, termasuk (menerapkan mekanisme) recall atau PAW (pergantian antar waktu). Saya yakin itu akan sangat efektif,” ungkapnya.
Pendapat berbeda disampaikan Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Jatim, Ahmad Jabir. Dia sangat setuju wacana pemotongan gaji bagi anggota dewan yang sering bolos. Sebab, selama ini masalah kehadiran menjadi persoalan serius. Selama ini, antara anggota yang aktif dan tidak aktif tidak ada bedanya. Padahal di eksekutif, pemberian remunerasi (tunjangan) sudah didasarkan pada kinerja.
Menurut Jabir, di eksekutif ada gaji tetap bulanan sesuai pangkat dan golongan. Hanya saja, para PNS juga mendapat tambahan tunjangan dari kinerjanya. Artinya, jika mereka terlibat dalam pelaksanaan program atau kegiatan tertentu, mereka dapat tambahan pendapatan sesuai keterlibatannya.
”Tapi di legislatif malah tidak diterapkan. Yang nggak masuk sebulan penuh pun gajinya akan sama dengan yang setiap saat aktif mengikuti agenda kegiatan di alat kelengkapan dewan. Ini tidak adil,” tegas anggota Fraksi PKS ini.
Selain tidak ada punishment bagi yang sering bolos, DPRD juga belum memberikan reward bagi anggota yang rajin masuk setiap hari. ”Ini kezaliman yang harus diperbaiki,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Sebenarnya, dulu pernah ada sistem gaji dewan dihubungkan dengan kinerja, yakni keterlibatan dalam pembahasan raperda tertentu dan keaktifan di alat kelengkapan dewan. Sayangnya, mekanisme ini diselewengkan. Para anggota dewan yang terhormat tersebut menjadi begitu kreatif mengadakan beragam rapat yang –menurut Jabir– tidak bermutu. Target yang semula melayani masyarakat, bergeser menjadi mengejar pendapatan.
”Intinya harus ada perbaikan sistem penggajian dan harus dibuat dengan orientasi pada peningkatan produktivitas dan mutu kinerja dewan. Soal sanksi, sebenarnya sanksi itu sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja,” katanya.
Jabir sendiri menekankan pentingnya perbaikan sistem penggajian karena sanksi tidak menyentuh aspek ini. ”Sanksi tidak membuat gaji yang rajin dan yang suka bolos berbeda,” katanya.
Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman sepakat dengan pendapat Jabir. Airlangga menilai pemotongan gaji dewan cukup bagus untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki kinerja dewan. Sebab, para wakil rakyat tersebut dipilih untuk membela rakyat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedapankan kesejahteraan rakyat.
”Tapi kalau mereka bolos kerja dan tidak pernah mengikuti berbagai kegiatan yang membahas kepentingan rakyat, buat apa mereka dipilih? Apakah mereka dipilih hanya untuk mendapatkan gaji besar saja?” ujar Airlangga. sis