Continue reading »]]> Tak Ingin Jadikan Obyek, Ajak Yatim Piatu Berkreasi

Surabaya,Bhirawa Seringnya anak yatim piatu menjadi obyek bagi pemberi sumbangan, membuat Achmad Jabir yang juga Anggota DPRD Jatim trenyuh. Berbekal dari latar belakang sebagai anak yatim, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ingin mengubah imej di masyarakat tentang keberadaan mereka yang telah ditinggal kedua orangtuanya.

Sore itu, tak kurang dari 150 anak yatim piatu terlihat begitu ceria. Diantara mereka tak segan-segan maju ke depan untuk mengekpresikan kelihaiannya. Mulai dari penampilan seni banjar, menyanyi sampai menyampaikan cita-citanya setelah lulus sekolah. Sebut saja, Maya (10) yang telah tiga tahun menghuni Panti Nurul Faiza, Medayu Utara dengan penuh percaya diri, putri yang telah ditinggal kedua orangtuanya ini berkeinginan untuk menjadi dokter. Dengan begitu, dirinya bisa mengobati sesamanya. ”Karena itu, saya akan terus belajar dan bisa menjadi dokter umum,”tegasnya dengan mimik serius. Dia bercerita, sejak ditinggal kedua orangtuanya selalu mengurung diri di kamar panti. Hatinya sangat hancur karena cita-citanya untuk jadi dokter bakal tidak kesampaian karena tidak ada uang. Apalagi, saudara dari kedua orangtuanya juga kesulitan menyekolahkan dirinya. ”Untuk itu kesempatan yang sudah Allah berikan kepada saya, akan saya gunakan sebaik-baiknya. Saya bersyukur hidup di tengah-tengah pengasuh panti yang baik,”lanjutnya.

Sementara Hadi (12) merasa bangga karena bisa menguasai seni banjar yang biasanya digelar saat acara religius. Mengingat untuk bisa seni ini, dibutuhkan waktu beberapa bulan. ”Saya bangga bisa menampilkan seni banjar bersama teman-teman. Apalagi langsung disaksikan oleh anggota dewan,”ungkap Hadi yang mengaku ditinggal ayahnya sejak kelas 3 SD.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir merasa bangga dengan anak-anak tersebut yang tidak sungkan-sungkan mengungkapkan isi hatinya serta kelebihannya dibidang seni. Ini tak lain, karena anak yatim piatu sering dijadikan obyek bagi pemilik uang untuk memberikan sumbangan ke panti asuhan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengekpresikan dirinya di masyarakat. ”Padahal mereka ini ingin dilihat. Meski anak yatim piatu ternyata kehidupan mereka sama dengan mereka yang memiliki kedua orangtuanya. Yaitu punya cita-cita tinggi dan memiliki bakat serta talenta,”tegas Achmad Jabir dengan penuh rasa bangga.

Tak heran, setiap bulan Ramadan, ayah dari lima putra ini selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama dengan anak yatim piatu. Dimana mereka diajak untuk mengekspresikan diri. Hal itu sebagai upaya, untuk membangkitkan diri para anak yatim agar percaya diri, meski mereka tidak beruntung dengan tidak memiliki keluarga secara utuh. ”Dengan begitu nantinya mereka dapat bersaing dalam menapaki kehidupan yang banyak tantangan,”lanjutnya.

Jabir menambahkan, dirinya telah ditinggalkan ayahnya sejak kelas 3 SD. Apalagi saat itu, kondisi ekonomi keluarganya sangat pas-pasan. Dengan menghidupi tujuh anak, ibunya, Ummu Robiah (73) terpaksa membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Bahkan saat itu, Jabir ikut membantu ibunya dengan menjual telur atau menjual ikan hasil mancing di sungai ke pasar. Berkat kerja kerasnya dengan dibantu kakak dan ibunya, Jabir mampu menyelesaikan sekolah di Institut Tekhnologi 10 Nopermber Surabaya (ITS).

Namun demikian dirinya tidak akan melupakan masa lalunya yang sering dijadikan obyek oleh para dermawan. ”Untung kami segera sadar jika jadi obyek akan justru memalaskan kita dalam berjuang hidup. Karena itu, kami berusaha untuk hidup dari usaha sendiri dan bukan dari rasa kasihan orang lain,”paparnya. Berbekal dari latarbelakang itulah, Jabir ingin menjadikan anak-anak yatim piatu untuk tidak bergantung pada orang lain. Karena itu menjadikan mereka menjadi subyek perlu dilakukan. Artinya mereka merasa di ‘orangkan’ dan diperhatikan. [cty]

Sumber: Media Online Bhirawa (Thursday, 25 August 2011 22:12)

Continue reading »]]> Sunday, 24 July 2011 Bhirawa

Pemprov, Bhirawa
Kepala Badiklat Jatim, Drs. Saiful Rahman, MM, MPd, mengaku terkejut dengan kabar tersebut, sebab ia merasa selama kinerja Badiklat semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi para pejabat.
Bahkan pada tahun ini Badiklat sudah menggelar dua kali Diklat Pimpinan (Diklatpim) bagi pejabat eselon II secara nasional pada Bulan Februari dan April yang diikuti peserta dari Provini NTT, NTB, Papua, Kalimantan dan Jakarta.

Bahkan jika tidak ada kendala bulan September Badiklat kembali akan menggelar Diklatpim II yang diikuti oleh peserta dari Papua, Kalimantan dan beberapa provinsi lainnya.

“Saya yakin tidak terjadi penuruan grade, karena setiap tahun kita selalu menggelar Diklatpim secara nasional,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (24/7).

Saiful menduga ada kecemburuan dari pihak LAN Jakarta karena selama ini banyak pejabat yang ingin mengikuti Diklatpim di Badiklat Jatim. Bahkan ia mengatakan kalau Badiklat Jatim lebih baik jika banding Jabar maupun Jakarta.

“LAN tidak konsidten, Jabar dan Jakarta dapat grade A tanpa syarat, sedangkan kita jauh lebih baik karena sudah berstandar ISO 9001 mulai tahun 2005 hingga sekarang. Jadi saya menduga, ada upaya untuk menurunkan kredibilitas Badiklat Jatim,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelum anggota komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir berangkat ke LAN, ia sudah memberikan poin atau keterangan soal kondisi maupun mutu Badiklat Jatim.

“Saya juga terkejut setelah pihak LAN memberikan informasi itu kepada anggota Komisi A (Ahmad Jabir),” katanya.

Meski demikian ia tetap akan terus melakukan perbaikan, baik dari segi mutu pengajar (Widya Iswara) maupun pelayanan.

“Dari awal kami sudah bertekad untuk menjadi yang terbaik,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala LAN – RI Dr. Asmawi Irwansyah, MSc saat menutup Diklatpim II di badilat jatim pada Bulan April lalu mengakui kalau kualitas Widya Iswara (pengajar) sudah sangat bagus, demikian juga dengan fasilitas yang dimiliki oleh Badiklat sudah sangat layak untuk menggelar Diklatpim secara nasional.

Saat itu ia juga menyarankan agar Badiklat memperbanyak tenaga widya iswara agar kualitas lulusan bisa terjaga.

“Mutu dan fasilitas sudah bagus, tinggal memperbanyak tenaga widya iswara (WI) profesional,” katanya. [wwn]

Continue reading »]]> DPRD Jatim, Bhirawa, 25 Juli 2011

Belum genap satu minggu diumumkan menjadi Lembaga Diklat terbaik di Indonesia, tiba-tiba Komisi A mendapatkan informasi dari LAN (Lembaga Administrasi Negara)  jika Badan Diklat Jatim turun level dari A menjadi B. Tentu saja, kabar tersebut membuat komisi yang membidangi ini kaget sekaligus kecewa. Apalagi kabarnya hampir turun ke level C.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan, padahal waktu hearing perhitungan APBD 2010 bersama dengan dewan, Rabu lalu (20/7) disampaikan oleh Kepala Badiklat Jatim bahwa Diklat Jatim adalah Lembaga Diklat terbaik di Indonesia. Tentunya cukup membanggakan bagi Komisi A sebagai mitra kerja Badan Diklat.

”Saat itu kita gembira karena dengan predikat lembaga Diklat terbaik, maka terbayang dihadapan kita, kita telah memiliki lembaga yang kompeten dalam peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur kita,”tuturnya kepada Bhirawa, Minggu (24/7).

Bahkan, waktu itu, lanjut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia membayangkan bahwa reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM (SumberDaya Manusia) untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja birokrasi akan segera terealisasi. ”Tapi tiga hari kemudian, kegembiraan dan harapan akan masa depan reformasi birokrasi tersebut pupus sudah,”paparnya dengan intonasi tinggi.

LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah lembaga yang berwenang melakukan penilaian akreditasi Badiklat. Penilaian itu dilakukan LAN untuk tahun 2010 yang disampaikan  2011. Sedangkan penilaian 2012, baru akan diketahui pada 2012 lalu.

Dalam penilaian tersebutm, kata Djabir, LAN menjelaskan alasan turunya nilai Badiklat Jatim dari A ke posisi B diantaranya pelaksanaan diklat di Badiklat Jatim, banyak yang bermasalah dan tidak standar.

Diantaranya yang dianggap bermasalah adalah ada orientasi profit, jam pelaksanaan menjadi tidak standart,  kelas diklat yang dilakukan mestinya 40 orang per kelas, digabung beberapa kelas. Selain itu, Badiklat dinilai memberikan kelulusan lebih mudah.

Berdasar kenyataan tersebut, pihaknya mendesak agar gubernur mendorong kepada Badiklat untuk kembali ke “khithah”, kembali ke tupoksi utamanya.

”Diklat Jatim harus direvitalisasi lagi dalam perannya untuk menjadi bagian penting dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi,” tandas Jabir.

Mengingat keberadaan Badiklat sangat penting dalam perbaikan SDM aparatur.

”Saya juga mendesak Sekdaprov sebagai komandan tertinggi aparatur untuk melakukan evaluasi mendalam dan mendasar. Jangan sampai tahun 2011 ini, kualitas output pelaksanaan diklat di Jatim menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya,”paparnya dengan mimik serius.

Karena itu, tambahnya kalau sampai terjadi, tidak hanya membuang waktu, tetapi juga membuang atau memboroskan anggaran. Karena kegiatan Badiklat juga menyerap anggaran yang cukup besar yang diambilkan dari dana APBD Jatim.

Djabir  mencontohkan, beberapa kejadian, yaitu  ada pegawai dari luar daerah yang belum mengikuti tes (pretest), malah sudah diterima sebagai peserta diklat. Padahal secara kepangkatan tidak memenuhi syarat.

”Kalau sudah begini bagaimana pertanggungjawabannya. Saya juga berharap agar Kepala Badiklat bisa mempertanggungjawabkan turunnya kualitas akreditasi ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini kesengajaan atau ketidaksengajaan?,”ungkapnya penuh tanya. [cty]

Continue reading »]]> Mandegnya Reformasi

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan di Jawa Timur sejak sebelum tahun 2009, maka gubernur terpilih untuk masa jabatan 2009-2014 mencanangkan setidaknya ada Sembilan Agenda utama yang harus dituntaskan dalam program Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014.

Untuk mencapai visi jawa timur ”Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, gubernur mencanangkan sembilan agenda utama yang kemudian dituangkan dalam RPJMD jawa Timur tahun 2009-2014 sebagai guiden utama untuk pergerakan dan perjalanan pembangunan Jawa Timur selama 5 tahun sejak 2009.

Sembilan agenda utama tersebut adalah: Pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

Kedua, memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Ketiga, meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan. Keempat, memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. Kelima, mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Keenam, meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Ketujuh, meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. Kedelapan, meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Kesembilan, mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas lapindo.

Kalau dilihat dari sembilan agenda utama tersebut, pada poin yang kelima, dimuat agenda utama yang berkaitan dengan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun dalam LKPJ 2010 yang disampaikan oleh gubernur, tidak menyinggung sama sekali dan tidak menjelaskan sama sekali bagaimana capaian kinerja pemerintah propinsi jawa timur di tahun 2010 dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi. Hal ini berbeda dengan untuk sembilan agenda utama yang lain yang dijelaskan secara rinci dan detail.

Dalam dokumen LKPJ 2010 ini juga tidak ada penjelasan sama sekali apa yang dijadikan indikator kinerja percepatan reformasi birokrasi dan bagaimana pencapaiannya di tahun 2010 ini. Sehingga terkesan pencantuman agenda ke-lima ini hanya sekedar lips servise semata untuk kinerja tahun 2010. Bahkan dalam dokumen LKPJ menjadi tidak jelas siapa (SKPD mana) yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi sebagai salah satu dari 9 agenda utama. Fakta inilah yang kemudian bisa dijadikan alasan dan pijakan pihak lain yang menilai bahwa reformasi tidak sedang berjalan on the track, apalagi percepatannya. Sehingga bisa dibilang reformasi birokrasi di Jawa Timur mandeg sampai hari ini.

Di tahun 2010 ini pemprov (gubernur) terkesan tidak memberikan perioritas yang cukup pada agenda percepatan reformasi birokrasi. Padahal agenda ini masuk dalam sembilan agenda utama yang mestinya mendapat perioritas.

Sehingga hampir separuh masa periode jabatan gubernur ini tidak ada kejelasan mau mengarah ke mana reformasi birokrasi di Jawa Timur, sejauh mana pergerakannya, dan apa saja yang sudah dilakukan dan dicapai oleh pemprov dalam hal reformasi biropkrasi ini seolah kabur dan gelap.

Karenanya bisa muncul penilaian bahwa ada keterputusan semangat reformasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di jawa timur. Sehingga bisa mengundang persepsi bahwa Jatim tidak reformis.

Langkah Solutif untuk Percepatan Reformasi

Agar tidak muncul tuduhan bahwa pemprov Jatim tidak reformis, maka harus ada langkah strategis yang dijabarkan dalam kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi secara konkrit. Dan langkah ini harus tercermin dalam program serta kegiatan SKPD yang definitif dalam setiap tahunnya.

Agar bisa terukur progress untuk pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi, juga harus didefinisikan secara jelas indikator yang dijadikan penilaian atas pencapaian kinerja percepatan reformasi birokrasi ini, baik untuk jangka waktu sisa masa jabatan gubernur maupun dalam target tahunannya.

Langkah strategis yang harus dilakukan setidaknya menyangkut 3 aspek. Pertama, aspek kelembagaan. Dalam aspek kelembagaan ini, perlu redefinisi visi, misi dan strategi reformasi birokrasi. Perlu pula restrukturisasi birokrasi yang mengacu pada orientasi terciptanya birokrasi yang ramping struktur tapi kaya fungsi. Pada aspek ini analisa beban kerja yang akurat juga sangat memegang peranan penting. Dan pada akhirnya, evaluasi jabatan harus pula dilakukan  sedemikian sehingga tidak ada jabatan yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.

Kedua, aspek ketatalaksanaan. Dalam konteks ini, penyusunan SOP penyelenggaraan manajemen birokrasi adalah ssuatu yang tidak boleh diabaikan. Selanjutnya perlu dilakukan, pengembangan standarisasi pelayanan publik. Penuangan SOP penyelenggaran manajemen birokrasi dan Pengembangan Standarisasi pelayanan publik dalam bentuk regulasi yang mengikat, setidaknya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Ketiga, aspek sumberdaya manusia. Dalam aspek ini, pemprov dituntut untuk melakukan assesment kompetensi individu melalui penataan pejabat struktural, penataan pejabat fungsional, dan penataan pejabat fungsional umum yang dijauhkan dari semangat subyektif, jauh dari semangat like-dislike. Harus pula dilakukan penguatan dan pengembangan diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi. Bukan berorientasi pada hanya sekedar terlaksananya kegiatan, meklainkan berorientasi pada outcame, inpact dan bennefit agenda pelatihan terhadap terlaksananya reformasi birokrasi. Pengembangan pola karier aparatur berbasis kompetensi, penyempurnaan prosedur pengadaan dan seleksi aparatur untuk mendapatkan SDM aparatur yang tepat, dan pengembangan database pegawai adalah tuntutan logis untuk jaminan terlaksananya reformasi birokrasi.

Continue reading »]]> Dari berbagai permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan di Jawa Timur, gubernur mencanangkan setidaknya ada Sembilan Agenda utama yang harus dituntaskan dalam program Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014. Dalam poin ke 5 dari sembilan agenda utama tersebut dicanangkan agenda untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun dalam LKPJ 2010 yang disampaikan oleh gubernur, tidak menyinggung sama sekali dan tidak menjelaskan sama sekali bagaimana capaian kinerja pemerintah propinsi jawa timur di tahun 2010 dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi.

Dalam dokumen LKPJ 2010 ini juga tidak ada penjelasan sama sekali apa yang dijadikan indikator kinerja percepatan reformasi birokrasi dan bagaimana pencapaiannya di tahun 2010 ini.

Sehingga terkesan pencantuman agenda ke-lima ini hanya sekedar lips servise semata untuk kinerja tahun 2010.

Bahkan dalam dokumen LKPJ menjadi tidak jelas siapa (SKPD mana) yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi sebagai salah satu dari 9 agenda utama.

Di tahun 2010 ini pemprov (gubernur) terkesan tidak memberikan perioritas yang cukup pada agenda percepatan reformasi birokrasi. Padahal agenda ini masuk dalam sembilan agenda utama yang mestinya mendapat perioritas.

Sehingga hampir separuh masa periode jabatan gubernur ini tidak ada kejelasan mau mengarah ke mana reformasi birokrasi di Jawa Timur, sejauh mana pergerakannya, dan apa saja yang sudah dilakukan dan dicapai oleh pemprov dalam hal reformasi biropkrasi ini seolah kabur dan gelap.

Ada keterputusan semangat reformasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di jawa timur. Sehingga bisa mengundang persepsi bahwa Jatim tidak reformis.

Solusi

1. Agar tidak muncul tuduhan bahwa pemprov Jatim tidak reformis, maka harus ada langkah strategis yang dijabarkan dalam kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Dan langkah ini harus tercermin dalam program serta kegiatan SKPD yang definitif dalam setiap tahunnya.
2. Agar bisa terukur progress untuk pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi, juga harus didefinisikan secara jelas indikator yang dijadikan penilaian atas pencapaian kinerja percepatan reformasi birokrasi ini, baik untuk jangka waktu sisa masa jabatan gubernur maupun dalam target tahunannya.
3. Langkah strategis yang harus dilakukan setidaknya menyangkut 3 aspek:
   1. Aspek kelembagaan:
      1. Perlu redefinisi visi, misi dan strategi reformasi birokrasi.
      2. Restrukturisasi birokrasi yang mengacu pada orientasi terciptanya birokrasi yang ramping struktur tapi kaya fungsi.
      3. Analisa beban kerja yang akurat.
      4. Evaluasi jabatan sedemikian sehingga tidak ada jabatan yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
   2. Aspek ketatalaksanaan:
      1. Penyusunan SOP penyelenggaraan manajemen birokrasi.
      2. Pengembangan standarisasi pelayanan publik.
      3. Penuangan SOP penyelenggaran manajemen birokrasi dan Pengembangan Standarisasi pelayanan publik dalam bentuk regulasi yang mengikat, setidaknya dalam bentuk Peraturan Daerah.
   3. Aspek sumberdaya manusia:
      1. Assesment kompetensi individu melalui penataan pejabat struktural, penataan pejabat fungsional, dan penataan pejabat fungsional umum yang dijauhkan dari semangat subyektif, jauh dari semangat like-dislike.
      2. Penguatan dan pengembangan diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi. Bukan berorientasi pada hanya sekedar terlaksananya kegiatan, meklainkan berorientasi pada outcame, inpact dan bennefit agenda pelatihan terhadap terlaksananya reformasi birokrasi.
      3. Pengembangan pola karier aparatur berbasis kompetensi.
      4. Penyempurnaan prosedur pengadaan dan seleksi aparatur untuk mendapatkan SDM aparatur yang tepat.
      5. Pengembangan database pegawai.

Continue reading »]]> Sejak tahun 2009, capaian indikator kinerja telah melampau target kinerja RPJMD.

Akibatnya, sejak tahun 2010, titik awal yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja tahunan dari penyelenggaraan pemerintah propinsi sudah di atas nilai axistingnya.

Karena sejak tahun 2010 proyeksi target indikator kinerja pemprop jatim sudah menjadi tidak relevan lagi. Karena titik awalnya sudah melebihi nilai axisting, maka pencapaian target kinerja menjadi tidak menuntut kinerja yang maksimal. Di sisi lain, juga akan terjadi fenomena bahwa setiap tahun, target kinerja itu selalu akan terlampaui.

Di sisi lain, RPJMD (Rencana Pmebangunan Jangkah Menengah Daerah) Jawa Timur masih 2009-2014 dituangkan dalam bentuk Pergub (Peraturan Gubernur). Sehingga substansi materi RPJMD 2009-2014 belum utuh menjadi rencana strategis dari penyelenggara pemerintahan Jatim yang terdiri dari Ekskutif (Pemprov) dan Legislatif (DPRD). Karena jika sampai hari ini RPJMD tetap masih tertuang dalam bentuk Pergub, maka RPJMD hanya diwarnai dan ditetapkan sepihak oleh ekskutif (Pemprov) tanpa keterlibataan dan pewarnaan secara substansial dari sisi DPRD yang merepresentasikan suara rakyat.

Target kiner RPJMD menjadi tidak obyektif lagi.

Sehingga penyampaian keberhasilan dalam LKPJ tahun 2010 menjadi tidak lagi bisa dipandang keistimewaan karena target indikator kinerjanya sebagian besar sudah tidak relevan karena pada posisi yang terlalu rendah dari semestinya.

Penyampaian LKPJ menjadi tidak bisa secara akurat menilai sejauh mana program dan anggaran yang sudah ditetapkan telah bisa berdaya guna secara efektif dan efisien.

Solusi

Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk bisa menjadi dasar penilaian yang akurat, maka:

1. Mendesak untuk dilakukan revisi RPJMD, khususnya terkait dengan target kinerja sehingga bisa menjadi dasar penentuan target kinerja SKPD yang tertuang dalam Renstra Pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Perlu segera ada proses perubahan RPJMD yang selama ini dituangkan dalam Pergub untuk dituangkan dalam PERDA sehingga RPJMD disamping bisa merupakan VISI dan MISI kepala daerah, sekaligus juga merupakan dokumen resmi arah kebijakan pembangunan Jawa Timur yang telah mengakomodir suara rakyat yang direpresentasikan dengan pewarnaan dari DPRD sebagai mitra Gubernur sebagai kepala Daerah.

Continue reading »]]> Rabu, 26 Mei 2010 | 10:25 WIB

SURABAYA – Kinerja DPRD Jatim terkait dengan fungsi anggaran masih sangat lemah. Bahkan bisa dikatakan tak bergigi alias mandul. Ini terbukti sampai sekarang DPRD Jatim tidak memiliki pokok-pokok pikiran tentang APBD 2010 perubahan dan APBD 2011.

Hal ini diakui anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) Ahmad Jabir dimintai tanggapan, Selasa (25/5).

”Padahal Juli kita sudah harus bahas APBD 2010 perubahan. September  sudah harus bahas APBD 2011. Tapi, sampai saat ini DPRD gak punya pokok-pokok pikiran tentang anggaran menyangkut dua hal tersebut,” kata Jabir.

Seperti diketahui APBD Jatim 2010 ditetapkan sebesar Rp 7,826 triliun. Namun dalam perkembangannya, Menteri Dalam Negeri meminta  mengevaluasi ulang APBD Jatim  terutama terhadap sektor belanja tidak langsung dan belanja pegawai.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur siap menindaklanjuti permintaan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi ulang APBD Jatim.

Dalam APBD 2010 menganggarkan belanja tidak langsung Rp 4,465 triliun dan belanja langsung Rp 3,311 triliun. Namun, belanja tidak langsung itu masih dipotong Rp 1,041 triliun—yang merupakan hak kabupaten/kota.

Jabir menegaskan, secara kelembagaan  DPRD tidak mempunyai pokok-pokok pikiran tentang APBD baik yang menyangkut rencana APBD murni atau rencana APBD Perubahan yang disampaikan kepada gubernur sebelum gubernur bersama ekskutif membuat rancangan APBD. Bahkan semestinya pokok-pokok pikiran tersebut bisa disampaikan ke gubernur sebelum gubernur dan ekskutif menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Program Anggaran (PPA) yang kemudian dijadikan kebijakan penyusunan rancangan APBD atau Rancangan Perubahan APBD.

”Tidak adanya pokok-pokok pikiran memicu munculnya realita setiap pembahasan APBD, yang terjadi adalah terkesan tawar menawar antara ekskutif dan legislatif,” tegas anggota Fraksi PKS ini.

Ia  menambahkan, kesan tidak menyentuh substansi yang lebih strategis karena pokok-pokok pikiran DPRD belum terkomunikasikan sebelumnya. DPRD terjebak pada ruang pembicaraan atau pembahasan mengenahi setuju atau tidak setuju saja terhadap usulan ekskutif .

Akibat lainnya, lanjut Jabir, karena pembahasan dilakukan di tingkat komisi yang terpisah-pisah, sementara belum ada arah yang jelas secara kelembagaan DPRD karena belum punya pokok-pokok pikiran tentang anggaran yang dijadikan rujukan maka proses pembahasan menjadi parsial dan sangat bersifat sektoral. Akibatnya anggaran cenderung tidak efisien karena sulit dilakukan sinergi program karena terjebak pada sektoral.

Ego Sektoral

Masih menurut Jabir, sebagai anggota DPRD Jatim, dirinya sangat menyesalkan dan menyayangkan jika tiga tugas penting dan substansial tersebut tidak pernah dijalankan dengan baik.

”Banggar kembalilah ke jalan yang benar. Agar hasil fungsi anggaran ini bisa lebih baik dan lebih berbobot, dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Banggar harus mau melakukan rapat  untuk menyusun konsep atas nama kelembagaan dewan dalam rangka memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD, baik APBD murni maupun APBD Perubahan.

Bahkan bisa saja konsep hasil pembahasan pokok-pokok pikiran tentang anggaran ini lalu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD yang kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti. Banggar juga harus mau mengadakan rapat konsultasi yang serius kepada komisi-komisi, lalu merangkai dalam bingkai singkronisasi dan sinergi sektoral agar kebijakan anggaran bisa lebih efektif.

”Selama ini tidak pernah ada Rapat Konsultasi antara Banggar dengan komisi-komisi dengan hasil yang jelas. Akibatnya ego sektorlah yang menjadi sebuah realita tidak hanya terjadi di saat ekskutif membuat rancangan, bahkan ketika pembahasan di DPRD pun terjadi pula,” pungkasnya.sis.

Sumber:

Surabaya Pos, edisi tanggal: 26 Mei 2010

Continue reading »]]> Tuesday, 25 May 2010 22:19 Media Online Bhirawa

DPRD Jatim, Bhirawa
Pelaksanaan fit and proper test Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Jatim diwarnai isu tak sedap tentang banyaknya titipan yang masuk ke Komisi A. Salah satu tengara yang menguatkan adalah penetapan 21 peserta fit and proper test oleh Tim Seleksi KPID Jatim atas permintaan Komisi A.
Namun kabar ini ditolak oleh Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan.  Salah satu anggota Komis A, Ahmad Jabir menyebut penetapan jumlah peserta fit and proper test KPID Jatim sejumlah 21 peserta sudah sesuai mekanisme.
“Jadi perhitungannya jumlah peserta fit and proper test adalah tiga kali jumlah anggota komisi. Karena Jumlah anggota Komisi tujuh orang maka jumlah peserta fit and proper test adalah 21 orang, yang nantinya diajukan ke Gubernur adalah tujuh orang  calon anggota dan tujuh cadangan sedang tujuh yang lain gugur,” jelas Jabir dikonfirmasi, Selasa (25/5).
Menurut Jabir komposisi peserta fit and proper test ini  sama seperti saat Komisi A melakukan fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Informasi daerah. Kala itu, katanya, jumlah peserta mencapai 15 orang dengan perhitungan tiga kali jumlah anggota yang akan dipilih.
Dan untuk KPID ini, kabar yang beredar menyebutkan, Komisi A meminta 21 peserta yang mengikuti seleksi psikotest dan wawancara,  semuanya masuk dalam seleksi fit and proper test dari yang sebelumnya hanya terjaring 12 orang saja.
Kontan saja kabar ini menimbulkan dugaan adanya praktek titipan yang diarahkan kepada Komisi A. Atas dugaan ini anggota Komisi A yang lain, Anxelmus Raga Milo menegaskan tidak ada praktek titipan dalam penentuan anggota Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah Jatim.
“Tidak ada titip menitip, memang kebetulan hampir semua kontestan berasal dari pers yang banyak berkecimpung dengan berita-berita politik, namun itu justru menunjukkan kualitas peserta test benar-benar bagus, karena dari kalangan yang benar-benar praktisi,” tegas Anxelmus dihubungi di sela fit and proper test. [gat]

Continue reading »]]> Sunday, 09 May 2010 21:43 Harian Bhirawa Jawa Timur

DPRD Jatim,Bhirawa
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2009 Gubernur Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan Senin hari ini (10/5), disayangkan sebagian anggota Dewan. Selai dinilai terlambat dilaksanakan juga disinyalir keterlambatan ini, ada faktor kesengajaan.

Anggota Komisi A, Ahmad Jabir, mengaku sangat kecewa baik terhadap Pemprov Jatim maupun pimpinan DPRD Jatim yang terlambat mengagendakan penyampaian LKPJ APBD 2009 Gubernur Jatim.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Jatim ini mengingatkan, berdasarkan PP No 3 / 2007 tentang LKPJ Kepala Daerah, penyampaian LKPJ dilakukan  selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup anggaran. Jadi seharusnya, tegas Jabir, Gubernur Jawa Timur menyampaikan LKPJ APBD 2009 selambatnya 30 Maret lalu.

Saat dikonfirmasi mengenai agenda penyampaian LKPJ Gubernur baru akan disampaikan pada hari Senin(10/5) , Jabir mengaku sangat terkejut.  Sebab belum sempat mendengar rencana itu. “Mengapa tidak disampaikan ke anggota jauh hari?,” tanya jabir.

Terpisah, Muchtar juga menyayangkan kebijakan pimpinan DPRD yang membiarkan saja Gubernur Jatim terlambat menyampaikan LKPJ. Menurut anggota fraksi Golkar ini, pimpinan DPRD seharusnya melayangkan surat peringatan kepada Gubernur untuk segera menyampaikan LKPJ sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Keterlambatan ini kan menyalahi undang-undang, mengapa pimpinan membiarkan saja. Seharusnya ada surat ke Gubernur untuk segera menyampaikan LKPJ,” ujar Muchtar yang beberapa kali getol mengkritisi kinerja internal DPRD Jatim ini.

Kedua legislator ini sepakat menyampaikan tuntutan, agar pimpinan DPRD segera memberikan keterangan kepada anggota Dewan mengenai pembiaran keterlambatan Gubernur dalam menyampaikan LKPJ-nya. “Jangan sampai ada isu -isu lain, kemudian muncul bahwa penundaan LKPJ ini disengaja untuk mengerjai laporan pertanggungjawabannya,” tukas Jabir.

Menurutnya, molornya penyampaian LKPJ menimbulkan ketidak fair-an pembahasannya di Dewan, sebab bisa jadi LKPJ akan sama dengan hasil audit dari BPK. Mestinya, kata Jabir, hasil pembahasan LKPJ bisa menjadi bahan acuan BPK untuk audit, bukan sebaliknya.

“Mestinya kita yang periksa dahulu, baru jika kemudian ada yang kurang bisa jadi bahan acuan BPK untuk melakukan audit. Kalau LKPJ sama dengan audit BPK, kan nggak ada artinya,” tegas Jabir. [gat]