RADAR SURABAYA– 12 Januari 2012 Kalangan DPRD Jatim mengingatkan Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Jatim agar tidak menggunakan pos anggaran penelitian senilai Rp 21 miliar. Pasalnya, pos anggaran yang dialokasikan dalam APBD Jatim 2012 itu dinilai masih bermasalah. “Jadi, kita ingatkan agar tidak digunakan bila tidak ingin bersentuhan dengan persoalan hukum,” kata anggota Komisi A …
Category Archive: Media
Jan
09
ANGGARAN 1,9 M BALITBANG BERPOTENSI MASALAH
SURABAYA (suarakawan.com) – 5 Januari 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menemukan anggaran bermasalah di Balitbang untuk 8 judul senilai sekitar Rp 1.9 M terancam tidak bisa terserap, karena dianggap bermasalah. Sehingga jika dipaksakan akan berpotensi menimbulkan masalah, termasuk masalah hukum. “Kalau mau tetap diserap, harus menunggu perubahan apbd 2012 dulu. Hal ini …
Oct
28
DPRD Jatim: Penelitian Balitbang Seperti “Joko Sembung Naik Becak”
SURABAYA | SURYA , Jum’at, 28 Oktober 2011 Komisi A DPRD Jatim (membidangi hukum dan pemerintahan) menengarai ada sembilan dari 42 penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim yang rawan penyelewengan. Hal itu terungkap saat hearing Komisi A dengan Balitbang di Kantor DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Kamis (27/10/2011). Anggota Komisi A, Ahmad Jabir mengatakan, …
Oct
28
Dilecehkan Bapemas, Dua Anggota Komisi A Terpaksa WO
Jum,at 28 Oktober 2011 DPRD Jatim, Bhirawa Dianggap melecehkan dewan, dua anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir dan Rasyaf Manaf terpaksa walk out saat hearing dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim, Kamis (27/10). Ini karena Kepala Bapemas Jatim, Totok Suwarto tidak membawa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBD 2012 saat pembahasan dengan Komisi A. ”Jujur, …
Oct
27
Dewan Ancam Coret Anggaran Kompetensi Anggota Korpri Rp 2,2 M
Kamis, 27 Oktober 2011 DPRD Jatim, Bhirawa Pengajuan anggaran untuk kompetensi bagi anggota Korpri (Korps Pegawai Negeri) oleh Sekretaris Korpri Jatim dalam RAPBD 2012 sebesar Rp 2,2 miliar mendapat reaksi keras dari dewan. Para wakil rakyat ini menganggap kinerja mereka suah melampui tugas dari Badiklat dan BKD Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir …
Oct
26
Tak Bawa Dokumen RKA, Dua SKPD Dituding Lecehkan Dewan
Bhirawa, Rabu 26 Oktober 2011 Komisi A merasa dilecehkan dengan hadirnya dua lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat hearing pembahasan rencana RAPBD 2012 di hari pertama (Senin, 24/10), tanpa membawa dokumen RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). Akibatnya, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan inipun tidak dapat melanjutkan pembahasan mengingat dokumen tersebut menjadi dasar …
Oct
26
R-APBD Hanya Copy-Paste
Radar, Rabu 26 Oktober 2011 Pengajuan Rancangan APBD (R-APBD) Jatim terus disorot kalangan DPRD Jatim. Bahkan, komisi A DPRD Jatim menuding draf R-APBD Jatim 2012 yang diajukan eksekufif, bodong. Ini setelah dua SKPD dipanggil untuk mempresentasikan rencana pengajuan anggarannya, tapi tetap tidak bawa dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). “Ini bukti nyata bahwa ekskutif telah merendahkan …
Oct
18
Pembahasan APBD Rawan Persekongkolan
Radar, Selasa 18 Oktober 2011 PEMBAHASAN draf Rancangan APBD (R-APBD) Jatim 2012 berkekuatan Rp 12,157 triliun, rawan persekongkolan. Itu diakui sendiri Anggota DPRD Jatim Ahmad Jabir. Pasalnya,hingga kini hampir semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) belum juga menyerahkan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) sebagai dasar penyusunan APBD pada semua anggota dewan. Jabir mengatakan, sikap SKPD-SKPD tersebut …
Jul
26
LAN Turunkan Level Badiklat dari A ke B : Komisi A Merasa Kecewa
DPRD Jatim, Bhirawa, 25 Juli 2011 Belum genap satu minggu diumumkan menjadi Lembaga Diklat terbaik di Indonesia, tiba-tiba Komisi A mendapatkan informasi dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) jika Badan Diklat Jatim turun level dari A menjadi B. Tentu saja, kabar tersebut membuat komisi yang membidangi ini kaget sekaligus kecewa. Apalagi kabarnya hampir turun ke level …
Jul
19
Dewan Jatim Pertanyakan Moratorium CPNS
Selasa, 19 Juli 2011 SURYA – Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan-RB), EE Mangindaan mengeluarkan moratarium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang akan diterapkan mulai tahun depan, dipertanyakan kalangan DPRD Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir, menyebut keputusan tersebut adalah sebuah keputusan politik yang aneh. Menurutnya, di …