Continue reading »]]> RADAR SURABAYA– 12 Januari 2012

Kalangan DPRD Jatim mengingatkan Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Jatim agar tidak menggunakan pos anggaran penelitian senilai Rp 21 miliar. Pasalnya, pos anggaran yang dialokasikan dalam APBD Jatim 2012 itu dinilai masih bermasalah.

“Jadi, kita ingatkan agar tidak digunakan bila tidak ingin bersentuhan dengan persoalan hukum,” kata anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir, kemarin (11/1).

Jabir mengatakan, dalam pembahasan APBD Jatim 2012 lalu, pihaknya telah mempersoalkan usulan dana sebesar Rp 21 miliar untuk dipakai membiayai sembilan penelitian di Balitbang. Dijelaskannya, total proyek penelitian yang diusulkan Balitbang tercatat ada 42 penelitian, sembilan di antaranya ditengarai bermasalah. Saat dipersoalkan, lanjut Jabir, pihak Balitbang belum juga melakukan revisi hingga kini. Padahal, pihaknya melihat jelas kegiatan tersebut awu-awu alias tidak jelas. Bahkan, kegiatannya tidak memiliki korelasi sama sekali. Setiap penelitian diusulkan dibiayai antara Rp 200 juta hingga Rp 400 juta.

“Kalau sudah direviisi dan dibetulkan, tidak masalah dilaksanakan. Tapi, hingga APBD 2012 itu disahkan, tidak ada revisi. Jadi, kita ingatkan untuk tidak dilaksanakan,” ujar Jabir, mengingatkan.

Jabir lalu mencontohkan usulan sembilan penelitian yang dinilai bermasalah, di antaranya penelitian bertema Kajian Isu Bidang Ekonomi dan Keuangan yang didanai Rp 200 juta. Usulan penelitian itu sangat aneh karena diajukan dengan dalih penentuan lokasi ideal lapangan terbang. Ia mempertanyakan hubungan kajian bidang ekonomi keuangan dengan lapangan terbang. Selain itu, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Jatim sendiri sudah disahkan, yang memuat soal lapangan terbang. Sehingga, sudah tidak ada gunanya lagi penelitian untuk lapangan terbang.

“Kita kan tahu kalau perda RT RW sudah dibahas dan disahkan. Di sana sudah dimasukkan keberadaan lapangan terbang. Tapi, mengapa Balitbang juga ikut mambahas. Ini kan muspro,’’ tegas Jabir, seraya bertanya-tanya.

Contoh lain, terang Jabir, yaitu usulan penelitian pengawasan politik uang terhadap pilkada di Jatim dengan biaya Rp 400 juta. Ia melihat ada yang janggal pada usulan penelitian itu sebab samplingnya ternyata hanya tiga wilayah; Sumenep, Gresik, dan Kediri.

“Anehnya, output penelitian disebutkan untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa. Lho, ini kan seperti Joko Sembung naik becak, nggak nyambung Cak,” tutur Jabir. (rou/rie/yud)

Continue reading »]]> SURABAYA (suarakawan.com) - 5 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menemukan anggaran bermasalah di Balitbang untuk 8 judul senilai sekitar Rp 1.9 M terancam tidak bisa terserap, karena dianggap bermasalah. Sehingga jika dipaksakan akan berpotensi menimbulkan masalah, termasuk masalah hukum.

“Kalau mau tetap diserap, harus menunggu perubahan apbd 2012 dulu. Hal ini dikarenakan 8 judul penelitian tersebut bermasalah, mulai tidak adanya kejelasan indikator kinerja,” ujar anggota komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir saat di DPRD Jatim, Kamis (05/01).

Dikatakannya, pada saat pembahasan rancangan APBD 2012 yang dilaksanakan bulan Oktober – Nopember 2011, sebagiannya diakui oleh Balitbang kalau judul-judul itu memang masih ada masalah.” Namun mereka siap untuk melakukan perubahan,” terangnya.

Menurut politisi asal PKS tersebut, agar tidak berdampak hukum di kemudian hari, maka harus dilakukan penataan/revisi program penelitian , selanjutnya nanti dituangkan dalam perubahan APBD 2012.

“Bayangkan, masak ada penelitian tentang penetapan lokasi lapangan terbang, padahal ini sudah diatur dan dituangkan dalam perda RTRW yang berlaku untuk 20 tahun ke depan sampai 2031,” paparnya.

Selain itu, juga ada penelitian tentang dampak money politik pilkada langsung. Namun penelitian tersebut dikaitkan dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS.

”Bahkan ada penelitian yang direncanakan terkesan seperti skripsi mahasiswa s1. Yakni penelitian tentang “sejarah” ibukota prppinsi jawa timur,” katanya.

Jabir menegaskan, penelitian-penelitian ini tidak boleh dipaksakan utk dilaksanakan, karena bisa menimbulkan hukum dikemudian harinya.Kalau tetap dipaksakan, DPRD khawatir akan memancing pihak-pihak tertentu menuntut adanya audit keuangan dan audit kinerja terkait dengan penelitian. Karena ada indikasi yang jelas tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan Jatim. (aca/jt)

Dewan Drop Delapan Judul Penelitian

DPRD Jatim, Bhirawa Minggu, 08 January 2012

Dianggap bermasalah, delapan judul hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Jatim dengan total nilai anggaran dalam APBD Jatim sebesar Rp1,9 miliar di drop (dihapus, red) oleh dewan. Sebaliknya, kalau hal ini dipaksakan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan alasan dewan menghapus delapan judul penelitiam tersebut karena disana tidak menjelaskan adanya indikator kinerja program selain tidak adanya
relevansi penelitian terhadap kebutuhan program pembangunan di Jatim.

”Kalaupun hal ini tetap dilakukan harus dilakukan revisi lebih dahulu terhadap judul-judul tersebut dan anggarannya baru dapat diusulkan pada PAK APBD 2012,”tegas Jabir, Minggu (8/1).

Diakui politisi asal PKS Jatim ini jika pada saat pembahasan rancangan APBD 2012 yang dilaksanakan bulan Oktober – Nopember 2011 yang lalu, Balitbang menegaskan jika ada sebagian judul-judul tersebut masih bermasalah. Dan mereka siap untuk melakukan perubahan. ”Nah, agar tidak berdampatk hukum di kemudian hari, maka harus dilakukan penataan/revisi program penelitian tersebut,”lanjutnya.

Seraya dicontohkan Jabir soal judul penelitian yang dilakukan Balitbang yang saat ini dipermasalahkan dewan terkait penetapan lokasi lapangan terbang. Padahal hal ini sudah diatur dan dituangkan dalam Perda Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berlaku untuk 20 tahun ke depan atau sampai 2031.

Berikut penelitian tentang dampak money politik pilkada langsung, tapi penelitian ini dikaitkan dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS. Bahkan ada penelitian yang direncanakan terkesan seperti skripsi mahasiswa S-1, yakni penelitian
tentang “sejarah” ibukota Provinsi Jatim.

”Sekali lagi, penelitian-penelitian ini tidak boleh dipaksakan untuk dilaksanakan, karena bisa jadi punya dampak hukum dikemudian harinya. Kalau tetap dipaksakan, saya khawatir akan memancing pihak-pihak tertentu menuntut adanya audit keuangan dan audit kinerja terkait dengan penelitian ini,”tegasnya.

Karena, papar Jabir ada indikasi yang jelas tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan Jatim. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menuntut audit investigasi, karena dianggap merugikan keuangan negara. [cty]

Continue reading »]]> SURABAYA | SURYA , Jum’at, 28 Oktober 2011

Komisi A DPRD Jatim (membidangi hukum dan pemerintahan) menengarai ada sembilan dari 42 penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim yang rawan penyelewengan.

Hal itu terungkap saat hearing Komisi A dengan Balitbang di Kantor DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Kamis (27/10/2011).

Anggota Komisi A, Ahmad Jabir mengatakan, sembilan penelitian itu rawan untuk dibuat main-main.

“Ini karena anggarannya terserap tetapi hasil penelitiannya tidak banyak manfaat bagi pembangunan di Jatim,” ujar Jabir, Kamis (27/10/2011).

Politisi PKS ini mencontohkan, penelitian tentang kajian isu bidang aktual dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp 200 juta.

Namun, outputnya justru penetapan lokasi lapangan terbang yang ideal di Jatim yang seharusnya masuk di Perda RTRW.

Contoh lain, kata dia, ada penelitian pengawasan politik uang terhadap Pilkada di Jatim sebesar Rp 400 juta) dengan sampling di Sumenep, Gresik dan Kab.Kediri.

“Dan outputnya peningkatan kinerja pemerintahan desa, ini kan  seperti Joko Sembung Naik Becak, nggak nyambuung cak,” tegasnya.

Balitbang sendiri mengajukan dana sebesar Rp 21 miliar di RAPBD Jatim 2012. “Kalau seperti ini terus, Balitbang ndak ada fungsinya,” sindir Jabir.

Continue reading »]]> Jum,at 28 Oktober 2011

DPRD Jatim, Bhirawa

Dianggap melecehkan dewan, dua anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir dan Rasyaf Manaf terpaksa walk out saat hearing dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim, Kamis (27/10). Ini  karena Kepala Bapemas Jatim, Totok Suwarto tidak membawa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBD 2012 saat pembahasan dengan Komisi A.

”Jujur, kami merasa dilecehkan oleh eksekutif. Padahal sudah menjadi kesepakatan bersama agar saat pembahaan di komisi setiap SKPD membawa RKA. Tapi nyatanya, Bapemas tidak membawa dengan alasan tidak ada perintah dari Sekdaprov Jatim,”ungkapnya dengan nada tinggi, Kamis (27/10).

Ditambahkan Jabir, alasan tidak membawa RKA sangat tak rasional. Mengingat dari dokumen RKA ini, pihaknya dapat melihat satu persatu program sekaligus anggaran yang akan diajukan dalam RAPBD 2012.

”Dokumen RKA sangat penting, untuk mengetahui penggunaan anggaran oleh para SKPD. Sebaliknya, kalau itu tidak ada dari mana dasarnya kita mengkritisi,”lanjutnya.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, NizarZahro menyesalkan atas sikap Kepala Bapemas yang tidak membawa RKA sebagai dasar untuk mengetahui beberapa program plus anggaran Bapemas dalam RAPBD 2012. Karena itu, pihaknya meminta agar Ketua Komisi A menghentikan pembahasan sampai RKA dari Bapemas diserahkan ke dewan sebagai pertimbangan untuk dilakukan penelitian, apakah program yang diajukan sesuai dengan anggaran serta tupoksi dari Bapemas itu sendiri.

”Bukan kita ingin menghambat kinerja Bapemas. Sebagai legislative kita tentunya perlu tahu anggaran dan program yang mereka ajukan dalam RAPBD 2012 nanti. Kalaupun ada yang menyimpang tentunya akan kami tegur, sebaliknya jika ada program yang baik, tentunya dewan akan terus mensupport dengan memberikan tambahan anggaran,”paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, M Mochtar mengaku jika dalam hearing tersebut tidak ada pengusiran. Sebaliknya, yang ada adalah penundaaan pembahasan karena Bapemas tidak membawa RKA.
”Yang pasti kami di komisi sepakat menunda pembahasan dengan Bapemas, hingga yang bersangkutan membawa RKA. Dan disepakati hari ini (Jum’at 28/10) dilakukan pembahasan lanjutan. Karena pihak Bapemas mengaku sudah menyiapkan RKA, namun tidak dibawa karena memang tidak ada intruksi dari Sekdaprov,”jelas politisi asal Partai Golkar Jatim ini. [cty]

Continue reading »]]> Kamis, 27 Oktober 2011

DPRD Jatim, Bhirawa
Pengajuan anggaran untuk kompetensi bagi anggota Korpri (Korps Pegawai Negeri) oleh Sekretaris Korpri Jatim dalam RAPBD 2012 sebesar Rp 2,2 miliar mendapat reaksi keras dari dewan. Para wakil rakyat ini menganggap kinerja mereka suah melampui tugas dari Badiklat dan BKD Jatim.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seharusnya Sekretariatan Korpri hanya mengurus supporting dan pelayanan administrasi bagi anggota Korpri. Bukan sebaliknya mengurus soal kompetensi anggota Korpri yang itu merupakan kewenangan penuh dari  Badiklat dan BKD yang berkewajiban mengurus aparat di daerahnya.

”Saya heran mengapa Kesekretariatan mengurusi urusan yang bukan tupoksinya. Karena itu, Komisi A mengancam akan mencoret anggaran tersebut  jika tidak segera dilakukan peninjauan kembali,”tegas politisi asal PKS, Rabu (26/10).

Ditambahkannya, jika anggaran yang diberikan kepada Korpri berasal dari hibah, sementara Sekretariat Korpri anggarannya berasal dari APBD Jatim. Karena itu, jika anggaran ini dipaksakan pasti terjadi overleaping dan itu dapat berdampak pada pidana.

”Yang pasti pencairan anggaran yang diambilkan dari APBD harus berdasar pada Perda dan Pergub,”tegas Jabir dengan intonasi tinggi.

Untuk itu, Komisi A bersepakat untuk mengembalikan kinerja dan tupoksi Sekretaris Korpri Jatim ke khitohnya. Mengingat berdirinya Korpri sebagai organisasi bagi para PNS (Pegawai negeri Sipil) juga memiliki AD/ART yang dituangkan dalam Keppres. Dimana anggarannya berasal dari iuran anggota dan dana hibah yang disalurkan dari Pemprov Jatim.

”Jadi jangan sampai terjadi duplikasi anggaran. Jika tidak hati-hati akan berdampak pada penghambur-hamburan anggaran. Dan ini bisa berdampak pada hukum,”lanjut mantan Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Jabir juga mengkritisi alasan Sekeratriat Korpri yang memberikan alasan kepengurusan di Korpri tidak jalan sehingga kesekretariatan mengambil alih dan fungsi pengurus Korpri dengan menganggarkan untuk kompetensi anggotanya tidak dibenarkan. Mengingat antara Korpri dengan Sekretariat Korpri sangat berbeda baik untuk anggarannya maupun dasar berdirinya. [cty]

Continue reading »]]> Bhirawa, Rabu 26 Oktober 2011

Komisi A merasa dilecehkan dengan hadirnya dua  lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat hearing pembahasan rencana RAPBD 2012 di hari pertama  (Senin, 24/10), tanpa membawa dokumen RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). Akibatnya, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan inipun tidak dapat melanjutkan pembahasan mengingat dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan RAPBD 2012.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan dengan tidak dibawahnya dokumen RKA oleh dua SKPD yaitu Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum, membuktikan bahwa ekskutif telah merendahkan fungsi anggaran dari lembaga DPRD. Padahal RKA adalah dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.

”Bahkan di kalangan Badan Anggaran (Banggar) telah ditegaskan agar dokumen RKA diberikan kepada DPRD dalam pembahasan RAPBD. Penegasan ini disampaikan kepada ekskutif saat pembahasan KUA dan PPAS waktu itu. Tapi nyatanya masih ada SKPD yang tidak mematuhi keputusan tersebut,”tegas Jabir, Selasa (25/10).

Jabir sangat  menyesalkan tindakan para SKPD yang tidak hanya menyerahkan dokumen RKA kepada DPRD  sebelum pembahasan RAPBD, bahkan saat pembahasan dilakukan di tingkat komisi juga tidak membawa dokumen RKA tersebut.

”Bagi saya, tindakan ini sudah merupakan pelecehan terhadap lembaga DPRD atas kewenangannya yang memiliki fungsi anggaran. Padahal aturannya semua usulan dari ekskutif terhadap rencana anggaran, harusmendapatkan persetujuan DPRD. Untuk memberikan persetujuan tersebut, maka perlu reasioning yang benar dan akurat,”lanjut politisi asal PKS ini dengan intonasi tinggi.

Bagaimana DPRD bisa menyetujui usulan anggaran, tambahnya kalau peruntukan, tujuan, sasaran, input, output, outcome, impact, benefit serta rincian anggarannya tidak diberikan?.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Ali Mu’thie mengakui dengan tidak adanya dokumen RKA jelas dewan kesulitan membahas. Mengingat dokumen tersebut sangat penting untuk menentukan arah kebijakan anggaran pada RAPBD 2012. Namun disisi lain, justru  dokumen RKA disembunyikan.

”Inikan pelecehan! Ini sama saja kita disuruh menyetempel dokumen yang belum ada tulisannya. Ini juga sama dengan kita dipaksa  memberikan cek kosong. Dan ini istilahnya kan sama saja dengan membeli kucing dalam karung,”kata politisi PAN ini.

Berdasar dari itulah, pihaknya menilai ketidaksiapan SKPD dalam pembahasan rencana anggaran tahun 2012. Dan kalau ini terjadi maka ini merupakan catatan buruk bagi kinerja SKPD. Sekaligus mereka tidak memandang penting peroses pembahasan bersama dengan DPRD alias merendahkan fungsi lembaga DPRD.

Untuk itu, Ali Mu’thie mendesak  gubernur  menegur  kepada sekdaprov yang menjadi penanggung jawab tim anggaran ekskutif untuk menertibkan hal ini. Sekaligus, gubernur perlu memberikan petingatan dan sangsi tegas terhadap beberapa SKPD bermasalah.

”Kalau gubernur tidak segera mengambil tindakan tegas, saya khawatir memunculkan dugaan di masyarakat, bahwa yang tidak serius dan main-main terhadap anggaran yang menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak adalah gubernur, bukan SKPD-SKPD bermasalah ini,”tegasnya. [cty]

Continue reading »]]> Radar, Rabu 26 Oktober 2011

Pengajuan Rancangan APBD (R-APBD) Jatim terus disorot kalangan DPRD Jatim. Bahkan, komisi A DPRD Jatim menuding draf R-APBD Jatim 2012 yang diajukan eksekufif, bodong. Ini setelah dua SKPD dipanggil untuk mempresentasikan rencana pengajuan anggarannya, tapi tetap tidak bawa dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

“Ini bukti nyata bahwa ekskutif telah merendahkan fungsi anggaran dari lembaga dewan. Padahal, jelas-jelas RKA adalah dokumen penting yang jadi dasar penyusunan R-APBD,” tegas anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir,  kemarin (25/10).

Dua SKPD yang diundang komisi A kemarin adalah Biro Administrasi Kerjasama Pemprov Jatim dan Biro Organisasi Pemprov Jatim. Di hadapan komisi A tanpa dokumen RKA, kata Jabir, Biro Administrasi Kerjasama meminta anggaran yang besarannya sama dengan anggaran tahun sebelumnya, sekitar Rp 17 miliar. Dan kegiatannya, tambah dia, bisa dibilang juga sama persis dengan kegiatan tahun sebelumnya.

“Yang istilahnya sering disebut hanya copy-paste dengan kegiatan tahun sebelumnya. Padahal, saat presentasi disampaikan keinginan adanya beberapa terobosan,” ucap Jabir.

Hal sama, kata dia, juga dilakukan Biro Organisasi Pemprov Jatim. Ia mengaku sangat menyesalkan atas sikap SKPD-SKPD tersebut. Padahal, sebelumnya telah berkali- kali diingatkan agar tidak lupa membawa dokumen RKA dalam hearing dengan komisi A. Ia melihat tindakan SKPDSKPD tidak menghormati fungsi lembaga dewan sekaligus sebagai cerminan ketidaksiapan dalam membahas RAPBD. (rou)

Continue reading »]]> Radar, Selasa 18 Oktober 2011

PEMBAHASAN draf Rancangan APBD (R-APBD) Jatim 2012 berkekuatan Rp 12,157 triliun, rawan persekongkolan. Itu diakui sendiri Anggota DPRD Jatim Ahmad Jabir. Pasalnya,hingga kini hampir semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) belum juga menyerahkan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) sebagai dasar penyusunan APBD pada semua anggota dewan.

Jabir mengatakan, sikap SKPD-SKPD tersebut patut dicurigai. Padahal, gubernur sudah lama menyampaikan nota keuangan RAPBD 2012 yang disusul dengan pemandangan umum (PU) fraksifraksi. Tapi, hingga kini, seluruh SKPD belum juga memberikan RKA-nya.

“Saya khawatir ini memang disengaja atau dikondisikan agar peran dan fungsi dewan dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif tidak maksimal,” tegas Jabir, kemarin (17/10)

Bagi Jabir, dokumen RKA tersebut adalah sangat penting karena dapat menjelaskan secara utuh tentang indikator kinerja sebuah kegiatan. Dalam dokumen tersebut tidak hanya menyajikan input dan output kegiatan, tapi juga bisa menjelaskan outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (pengaruh) dari sebuah kegiatan terhadap masyarakat dan pembangunan.

“Bila dokumen itu tetap diberikan, pembahasan RAPBD ini bukan hanya akan rawan terjadinya pengkondisian tapi juga kurang menyentuh substansinya,” papar poltisi PKS tersebut,

Dewan, tambah Jabir, akan terpasung pada pencermatan di permukaan saja. Sehingga pembahasan RAPBD hanya akan mengarah sekadar basabasi. Bahkan tak menutup kemungkinan pembahasan RAPBD mengarah pada sekadar tawar menawar angka saja. “Jika ini terjadi, maka akan membuka peluang ke arah dagang sapi,” paparnya lagi. Kalau hal ini terjadi, ungkap Wakil Ketua Badan Legislatif (Banleg) ini, jelas akan sangat merugikan pembangunan dan hajat hidup masyarakat Jatim.
Karena itu, ia mendesak seluruh anggota dewan untuk tidak melakukan pembahasan sebelum dokumen RKA dan RAPBD 2012 disampaikan ke seluruh anggota DPRD. Dengan catatan, dokumen tersebut tidak hanya diberikan kepada anggota banggar saja seperti yang sekarang terjadi, tapi seluruh anggota yang ada. (rou)

Continue reading »]]> DPRD Jatim, Bhirawa, 25 Juli 2011

Belum genap satu minggu diumumkan menjadi Lembaga Diklat terbaik di Indonesia, tiba-tiba Komisi A mendapatkan informasi dari LAN (Lembaga Administrasi Negara)  jika Badan Diklat Jatim turun level dari A menjadi B. Tentu saja, kabar tersebut membuat komisi yang membidangi ini kaget sekaligus kecewa. Apalagi kabarnya hampir turun ke level C.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan, padahal waktu hearing perhitungan APBD 2010 bersama dengan dewan, Rabu lalu (20/7) disampaikan oleh Kepala Badiklat Jatim bahwa Diklat Jatim adalah Lembaga Diklat terbaik di Indonesia. Tentunya cukup membanggakan bagi Komisi A sebagai mitra kerja Badan Diklat.

”Saat itu kita gembira karena dengan predikat lembaga Diklat terbaik, maka terbayang dihadapan kita, kita telah memiliki lembaga yang kompeten dalam peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur kita,”tuturnya kepada Bhirawa, Minggu (24/7).

Bahkan, waktu itu, lanjut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia membayangkan bahwa reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM (SumberDaya Manusia) untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja birokrasi akan segera terealisasi. ”Tapi tiga hari kemudian, kegembiraan dan harapan akan masa depan reformasi birokrasi tersebut pupus sudah,”paparnya dengan intonasi tinggi.

LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah lembaga yang berwenang melakukan penilaian akreditasi Badiklat. Penilaian itu dilakukan LAN untuk tahun 2010 yang disampaikan  2011. Sedangkan penilaian 2012, baru akan diketahui pada 2012 lalu.

Dalam penilaian tersebutm, kata Djabir, LAN menjelaskan alasan turunya nilai Badiklat Jatim dari A ke posisi B diantaranya pelaksanaan diklat di Badiklat Jatim, banyak yang bermasalah dan tidak standar.

Diantaranya yang dianggap bermasalah adalah ada orientasi profit, jam pelaksanaan menjadi tidak standart,  kelas diklat yang dilakukan mestinya 40 orang per kelas, digabung beberapa kelas. Selain itu, Badiklat dinilai memberikan kelulusan lebih mudah.

Berdasar kenyataan tersebut, pihaknya mendesak agar gubernur mendorong kepada Badiklat untuk kembali ke “khithah”, kembali ke tupoksi utamanya.

”Diklat Jatim harus direvitalisasi lagi dalam perannya untuk menjadi bagian penting dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi,” tandas Jabir.

Mengingat keberadaan Badiklat sangat penting dalam perbaikan SDM aparatur.

”Saya juga mendesak Sekdaprov sebagai komandan tertinggi aparatur untuk melakukan evaluasi mendalam dan mendasar. Jangan sampai tahun 2011 ini, kualitas output pelaksanaan diklat di Jatim menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya,”paparnya dengan mimik serius.

Karena itu, tambahnya kalau sampai terjadi, tidak hanya membuang waktu, tetapi juga membuang atau memboroskan anggaran. Karena kegiatan Badiklat juga menyerap anggaran yang cukup besar yang diambilkan dari dana APBD Jatim.

Djabir  mencontohkan, beberapa kejadian, yaitu  ada pegawai dari luar daerah yang belum mengikuti tes (pretest), malah sudah diterima sebagai peserta diklat. Padahal secara kepangkatan tidak memenuhi syarat.

”Kalau sudah begini bagaimana pertanggungjawabannya. Saya juga berharap agar Kepala Badiklat bisa mempertanggungjawabkan turunnya kualitas akreditasi ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini kesengajaan atau ketidaksengajaan?,”ungkapnya penuh tanya. [cty]

Continue reading »]]> Selasa, 19 Juli 2011

SURYA - Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan-RB), EE Mangindaan mengeluarkan moratarium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang akan diterapkan mulai tahun depan, dipertanyakan kalangan DPRD Jatim.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir, menyebut keputusan tersebut adalah sebuah keputusan politik yang aneh. Menurutnya, di satu sisi, Menpan-RB melakukan rekrutmen besar-besaran terhadap tenaga honorarium daerah (honda) yang tidak berstandar, tetapi sekarang justru melarang rekrutmen PNS.

“Saya menilai kalau Menpan harus objektif dan melakukan pemetaan terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Kami meminta pada pemerintah untuk melakukan alanisis terlebih dulu terhadap beban kerja dan jabatan bagi PNS,” ujar jabir usai hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah Jatim di ruang Komisi A, Senin (18/7/2011).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dewan akan mendorong BKD untuk menuntaskan analisis beban kerja da analisis jabatan bagi PNS dilingkup Pemprov Jatim. Sebab, disinyalir, sekarang ini banyak pejabat yang penempatan kerjanya tidak sesuai dengan kemampuan.

Sementara Kepala BKD Jatim, Akmal Budianto menegaskan sampai saat ini belum mengambil langkah strategis terkait dengan moratarium PNS. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari MenPAN-RB. Apalagi moratarium PNS baru diterapkan tahun depan

“Yang jelas kami masih tetap melaksanakan program yang telah disetujui dewan dan sudah menjadi program tahunan. Termasuk soal anggarannya,”jelas Akmal.