Jul
19
Selasa, 18 Juli 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) mengeluarkan penghentian rekrutmen (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak digubris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. BKD beralasan, moratorium masih sebatas wacana dan belum ada surat resmi dari pemerintah pusat (MenPAN). Kepala BKD Jatim, Dr.Akmal Boedianto …
Jul
12
Selasa, 12 July 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana gubernur menerbitkan SK (surat keputusan) untuk membentuk dan memberi kewenangan pada UKG P3D (Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) dinilai dewan sebagai kebijakan yang dilematis. Mengingat di satu sisi gubernur masih nggandholi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang sesungguhnya keberadaannya dari kacamata Menteri Permberdayaan …
Jul
07
Radar Surabaya,7 Juli 2011 SURABAYA-Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim benarbenar sudah berada di ujung tanduk. Pasalnya, Komisi A DPRD Jatim yang dulunya ikut membidani lembaga tersebut, kini justru getol ingin membubarkan lembaga itu. Selain dinilai melanggar undang-undang, selama ini kinerja KPP hanya sebatas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, tanpa dapat menyentuh kinerja …
Jul
01
DPRD Jatim, Bhirawa, 1 Juli 2011 Dianggap menghambur-hamburkan APBD Jatim dan keberadaannya melanggar UU Nomor 25/2009 tentang keberadaan pelayanan publik, Komisi A DPRD Jatim mendesak Komisi Pelayanan Publik (KPP) segera dibubarkan. Apalagi selama ini, kinerja KPP hanya sebatas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, tanpa dapat menyentuh kinerja BUMN maupun BUMD. Anggota Komisi A …
Jun
28
Selasa, 28 Juni 2011 Bhirawa Surabaya- Kalangan DPRD Jatim prihatin APBD Jatim yang tidak terserap pembangunan alias nganggur pada 2010 lalu. Sebab dana yang masuk sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tersebut nilainya kelewat besar, yaitu Rp 1,4 triliun. “Sangat ironis. Bagaimana bisa dana sebesar itu nganggur. Padahal, saat perencanaan anggaran dulu, banyak program yang tidak …
Jun
28
Selasa, 27 Juni 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Dewan mempertanyakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam nota gubernur tentang Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 yang mencapai Rp 1,4 triliun. Bahkan disinyalir, Pemprov Jatim tidak optimal dalam penyusunan anggaran. Wakil Ketua Badan Legislatif (Banleg), Achmad Jabir mengatakan, dari data yang ada menggambarkan adanya sikap …
Jun
21
Rabu, 22 Juni 2011 Koran SURYA DPRD Jatim berencana memanggil Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Jatim, Rasiyo, sebagai buntut mangkirnya 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau para kepala dinas di rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang Raperda Retribusi Daerah dan Raperda Pengelolaan Air Tanah, Senin (20/6). Sekprov dipanggil untuk mengklarifikasi itu. Wakil Ketua DPRD Jatim, …
Jun
21
Rabu, 22 Juni 2011 22:06 Terkait 22 SKPD yang Mangkir di Paripurna DPRD Jatim, Bhirawa Ketidakhadiran 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang retribusi daerah membuat kecewa dewan. Para wakil rakyat ini menilai para SKPD telah melakukan pelecehan terhadap institusi perwakilan rakyat. Karena itu, dewan berencana memanggil Sekdaprov Jatim …
Jun
20
Senin, 20 Juni 2011 | 07:29 WIB SURABAYA | SURYA – Komisi A DPRD Jawa Timur mempertanyakan pengajuan kuota 1.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Daerah. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengatakan, pengajuan CPNS sebanyak itu patut dipertanyakan. Sebab, jika disetujui pemerintah pusat, beban belanja daerah akan semakin besar. Apalagi, …
Jun
16
Thursday, 16 June 2011 21:13 BKD Belum Berikan Analisis Jabatan per SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Badan kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mengajukan penambahan kuota hingga 1.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke pusat, dipertanyakan Komisi A DPRD Jatim. Mengingat selama ini, masih ada 10 persen pegawai dilingkup Pemprov Jatim yang non job. Selain itu, dari …