PEMPROV TIDAK SERIUS MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Substansi Masalah: Untuk mencapai visi Jawa Timur sebagaiu “Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”, maka telah disepakati dalam dokumen perda RPJPD bahwa strategi yang digunakan adalah : Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan Manusia. Pemertaan pembangunan infrastruktur . Dengan didukung oleh: Reformasi Birokrasi, Supremasi hukum dan stabilitas politik. Dari situ seharusnya program... 

Inkonsistensi APBD 2010 terhadap Visi dan Misi Jawa Timur

Substansi Masalah RAPBD 2010 yang pengantar nota keuangannya disampaikan oleh Gubernur Jatim pada Sidang Paripurna DPRD Jatim hari Senin 19 Oktober 2009, menunjukkan adanya ketidak konsistenan (inkonsistensi), ketidak sinkronan, bahkan terkesan belum` berorientasi pada VISI dan MISI Jawa Timur 2005-2025. Sikap Kami Saya melihat, misalnya, alokasi anggaran untuk pertanian. Ini sangat kecil sekali. Bayangkan, dari kekuatan APBD 2010 yang direncanakan sebesar Rp.7.376.002.567.453,00, ternyata hanya... 

SIAGA SATU, untuk Antisipasi Bahaya Trafficking di JATIM Di masa Liburan Mudik Lebaran

Substansi Masalah: Sebagai masyarakat Jawa Timur, sekaligus sebagai anggota DPRD Jawa Timur, saya sangat perihatin. Betapa tidak, Jawa Timur ternyata menjadi salah satu provinsi dengan tingkat perdagangan manusia (trafficking) tertinggi di Indonesia. Hingga tahun 2005, Jawa Timur menduduki peringkat kedua, provinsi yang menjadi sumber orang- orang yang akan diperdagangkan setelah DKI Jakarta. Bahkan Kepolisan Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan berhasil menekan perdagangan manusia (trafficking)... 

APBD untuk Rakyat, tidak ada bedanya

Substansi Masalah: “APBD untuk Rakyat” sebagai isu yang dibawa oleh Gubernur Jawa Timur untuk naik ke posisi orang nomer 1 di Jawa Timur sesungguhnya tidak ada istimewanya, karena memang selayaknyalah APBD itu untuk Rakyat. Oleh karena itu pastilah kita semua bersepakat. Saya secara pribadi pasti sepakat, dan sepakat bahwa jargon itu harus menjadi pengingat selalu bagi para penyelenggara pemerintahan propinsi baik pemerintah propinsi atau DPRD Propinsi. Tapi persoalannya adalah, apakah jargon...