Tag Archive: dprd jatim

Jul
26

LAN Turunkan Level Badiklat dari A ke B : Komisi A Merasa Kecewa

DPRD Jatim, Bhirawa, 25 Juli 2011 Belum genap satu minggu diumumkan menjadi Lembaga Diklat terbaik di Indonesia, tiba-tiba Komisi A mendapatkan informasi dari LAN (Lembaga Administrasi Negara)  jika Badan Diklat Jatim turun level dari A menjadi B. Tentu saja, kabar tersebut membuat komisi yang membidangi ini kaget sekaligus kecewa. Apalagi kabarnya hampir turun ke level …

Continue reading »

Jul
19

Dewan Jatim Pertanyakan Moratorium CPNS

pns3

Selasa, 19 Juli 2011 SURYA – Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan-RB), EE Mangindaan mengeluarkan moratarium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang akan diterapkan mulai tahun depan, dipertanyakan kalangan DPRD Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir, menyebut keputusan tersebut adalah sebuah keputusan politik yang aneh. Menurutnya, di …

Continue reading »

Jul
19

Moratorium, BKD Tunggu Surat Resmi MenPAN

pns2

Selasa, 18 Juli 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) mengeluarkan penghentian rekrutmen (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak digubris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. BKD beralasan, moratorium masih sebatas wacana dan belum ada surat resmi dari pemerintah pusat (MenPAN). Kepala BKD Jatim, Dr.Akmal Boedianto …

Continue reading »

Jul
12

Pembentukan UKGP3D Kebijakan Dilematis

pns baris

Selasa, 12 July 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana gubernur menerbitkan SK (surat keputusan) untuk membentuk dan memberi kewenangan pada UKG P3D (Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) dinilai dewan sebagai kebijakan yang dilematis. Mengingat di satu sisi gubernur masih nggandholi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang sesungguhnya keberadaannya dari kacamata Menteri Permberdayaan …

Continue reading »

Jul
11

Pengaduan tentang penggunaan fasum dalam Perumahan

fb1

Pertanyaan Yati Sugiyantoro : Ass p Jabir mau tanya nih klu ada pengaduan tentang penggunaan fasum dalam perumahan yg tdk semestinya ngadunya ke komisi apa nggih? maturnuwun Jawaban Wa’alaikumsalam warohmatullah. Bu Yati Sugiyantoro Bisa mengadu ke: 1) Ombudsman Daerah (di jatim sudah ada) 2) DPRD kota/kabupaten, komisi pemerintahan. Kalau di Surabaya bisa ke komisi A. …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts