Slideshow shadow

Pengesahan Raperda Disabilitas Molor

March 13, 2013 in Media

Tunggu Revisi UU no 4 / 1997

Memorandum 13 Maret 2012

PENGESAHAN Raperda Disabilitas yang digagas untuk melindungi penyandang cacat oleh Komisi E DPRD Jatim dipastikan molor. Tidak terpenuhinya target ini, dikarenakan komisi yang membidangi kesejahteraan ini, menunggu hasil revisi UU no 4/1997 oleh DPR RI , Komnas HAM, Kementerian Sosial (Kemensos). Di mana dalamUU 4/1997 tentang Penyandang C acat merupakan cantolan rancangan peraturan daerah (raperda) Disabilitas.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengaku saat ini fakta yang ada UU yang digunakan untuk cantolan pembuatan Raperda Disabilitas terancam molor. Mengingat Komnas HAM, Kementerian Sosial dan DPR RI masih belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Di sisi lain, tambah politisi PKS Jatim ini dalam dinamika pembahasan di komisi E, berkembang paradigma baru sebagai landasan filosofis Raperda Disabilit ingin lebih mengedepankan ruh (semangat) dari sisi pemberdayaan penyandang disabilitas di samping bantuan sosialnya. Read the rest of this entry →

Jabir: RS Kusta Kediri memprihatinkan dan butuh support

March 8, 2013 in Media

Kondisi memprihatinkan ditemui Komisi E DPRD Jawa Timur saat melakukan sidak ke Rumah Sakit Kusta Kediri. Terhitung sejak tahun 1992 Rumah Sakit yang menampung para penyandang penyakit kusta ini belum pernah dikunjungi anggota DPRD Jawa Timur hingga hari ini (8/3/2013).

 Ahmad Jabir, anggota komisi E DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi demikian saat berkunjung langsung. Pada kunjungan tersebut, sosok yang sebelumnya anggota komisi A berkesempatan menemui para pasien kusta, serta melihat kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang dinilainya masih minimalis. Read the rest of this entry →

Raperda Penyandang Cacat Dipastikan Molor

March 7, 2013 in Media

Akibat UU No 4/1997 Dilakukan Revisi

 DPRD Jatim, Bhirawa 7 Maret 2013

Pengesahan Raperda Disabilitas yang digagas Komisi E DPRD Jatim dalam melindungi para penyandang cacat dipastikan akan molor. Ini dikarenakan UU no 4/1997 tentang Penyandang Cacat yang digunakan untuk cantolan dalam raperda tersebut kini dalam revisi dan menjadi pembahasan ditingkat Komnas HAM, Kemensos maupun DPR Rl.

 Anggota Komisi E DPRD Ja­tim, Achmad Jabir mengaku saat ini fakta yang ada UU yang digunakan untuk cantholan pembuatan Raperda Disabilitas terancam molor. Mengingat Kom­nas HAM, Kementrian Sosial dan DPR RI masih belum masuk dalam Prolegnas 2013. Read the rest of this entry →

AHMAD JABIR : DATA SEKOLAH DAN SISWA DI JATIM KACAU

February 15, 2013 in Media

SURABAYA  — Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di Jawa Timur kacau dan tidak adanya ruang yang terbuka lebih luas bagi siswa untuk berkesempatan mengikuti seleksi di pendidikan tinggi. “Bulan Februari ini baru separo dari total sekolah di Jatim yang mamasukkan datanya,” ungkap Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (14/2).

Ahmad Jabir menjelaskan kacaunya basis data Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tersebut ditunjukkan dari berbedanya jumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Timur dari kementerian Pendidikan dengan jumlah 4.159 SMA/SMK/MA. Sementara yang memasukkan datanya ke PDSS baru 2.155 lembaga. Read the rest of this entry →

Tempat Rehabilitasi Sosial Cacat Netra di Malang Mubazir

February 12, 2013 in Media

Pemanfaatan tempat pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang tidak maksimal alias mubazir.

Meski kapasitas untuk 200 orang, dalam praktiknya hanya dihuni 105 orang. Ini terungkap ketika Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim melakukan sidak ke lokasi tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, tidak maksimalnya pelayanan di tempat Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang akibat minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Jatim.  Read the rest of this entry →

Dewan Pertanyakan Temuan Data Penerima Jamkesmas 2013

January 16, 2013 in Media

DPRD Jatim 

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk  pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, tapi pada kenyataannya penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jemkesda oleh Masyarakat Miskin (Maskin) pada 2013 tidak sesuai dengan data yang ada, hal ini dipertanyakan komisi E DPRD Jatim. Jika ini dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi kekacauan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang notabene akan merugikan maskin, belum lagi ditambah pelayanan yang kurang oleh pihak rumah sakit.

Ahmad Jabir, Anggota Komisi E DPRD Jatim, menegaskan jika kartu Jamkesma 2013 sudah di luncurkan ke seluruh kota/kab. Menariknya, baru sebagian saja dari seluruh jumlah maskin yang diserahkan. Dan yang mengagetkan kartu yang diserahkan secara fisik, tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam berita acara penyerahan. Read the rest of this entry →

Berbasis Data Lama, Tanpa Verifikasi

January 10, 2013 in Media

SURABAYA – Data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 diketahui banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari hasil audiensi antara DPRD Jawa Timur dengan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rabu (9/1) terungkap jika data Jamkesmas yang sudah dicetak kartunya itu ternyata berbasis data lama. Padahal, data penerima Jamkesmas tahun 2013 tersebut berbeda dengan tahun lalu. Read the rest of this entry →

Ahmad Jabir: Kebijakan Pendidikan Jatim 2013 berpotensi merugikan masyarakat

January 2, 2013 in Press Release

Tiga kebijakan aneh-aneh bidang pendidikan di awal tahun 2013 seolah menjadi setitik nodah yang serius. Tiga Kebijakan ini sangat perlu dievaluasi karena bisa berdampak merugikan masyarakat. Demikian menurut Ahmad Jabir anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.

Mantan ketua komisi D DPRD Kota Surabaya ini memaparkan tiga kebijakan yang dimaksud adalah:

Pertama, Larangan bagi siswa yg tidak punya NISN dan sekolahnya tidak punya NPSN untuk mengikuti SNMPTN. Perguruan Tinggi Negeri melalui para rektornya baru-baru ini seolah beresepakat untuk tidak mau menerima siswa-siswi yg tidak punya NISN dan NPSN. Read the rest of this entry →

Dewan Tuding Mendikbud Diskriminasi

December 27, 2012 in Uncategorized

27 Desember 2012 Harian Bhirawa

Kebijakan Mendikbud yang melarang siswa non NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasiional) dan non NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) tidak boleh ikut SNMPTN adalah kebijakan yang arogan, diskriminatif, dan tidak bertanggung jawab.

Mengingat, dalam UUD 45 menyebutkan semua WNI berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali dengan hak setiap sisiwa untuk ikut dalam SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir menegaskan jika pemerintah dalam hal ini Mendikbud tetap melaksanakan kebijakan ini pasti akan mengakibatkan pendholiman terhadap sekian murid yang akhirnya tidak mendapatkan haknya untuk menikmati pendidikan tinggi yang menjadi harapan mereka. Read the rest of this entry →

Meleset 10 Raperda, Kinerja DPRD Jatim Dipertanyakan

December 27, 2012 in Media

Tahun 2013, Dikhawatirkan Banyak Raperda Terbengkalai

27 Desember 2012 Harian Bhirawa

Kinerja DPRD Jatim patut dipertanyakan. Ini karena, salah satu tugas utamanya sebagai lembaga legislasi gagal diemban. Terbukti, dari total 26 Rancangan Peraturan Daeah (Raperda) yang ditargetkan selesai, hingga akhir Desember 2012 hanya 12 raperda yang selesai.

Memang, keberhasilan kinerja dewan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya Raperda yang disahkan. Tapi paling tidak dari sisi fungsi legislasi yang dijalankan, DPRD Jatim belum mampu memberikan hasil yang melegakan banyak pihak. Apalagi banyak Raperda yang datang merupakan inisiatif para legislator. Artinya, pekerjaan rumah ini menjadi tanggungjawab mereka untuk segera diselesaikan. Dengan begitu rakyat yang memiliki kepentingan agar raperda tersebut disahkan tidak terus rakyat menunggu tanpa jelas waktunya. Read the rest of this entry →