Jun
21
Selasa, 21 Juni 2011 Bertempat di gedung pertemuan RM. Ros In Ngawi, digelar mukerda tahun 2011 pada hari ahad 19 Juni 2011. Acara yang dibuka oleh Ustadz Ahmad Jabir, Wakil Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur ini dihadiri tak kurang dari 100 orang pengurus dari tingat DPD hingga perwakilan DPC. Dalam pembukaannya ustadz Jabir menyampaikan …
Jun
20
Senin, 20 Juni 2011 | 07:29 WIB SURABAYA | SURYA – Komisi A DPRD Jawa Timur mempertanyakan pengajuan kuota 1.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Daerah. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengatakan, pengajuan CPNS sebanyak itu patut dipertanyakan. Sebab, jika disetujui pemerintah pusat, beban belanja daerah akan semakin besar. Apalagi, …
Jun
16
Thursday, 16 June 2011 21:13 BKD Belum Berikan Analisis Jabatan per SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Badan kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mengajukan penambahan kuota hingga 1.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke pusat, dipertanyakan Komisi A DPRD Jatim. Mengingat selama ini, masih ada 10 persen pegawai dilingkup Pemprov Jatim yang non job. Selain itu, dari …
Jun
14
Radar Surabaya, 15 Juni 2011 SURABAYA–Nasib Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim benar-benar diujung tanduk. Pasalnya, keberadaan lembaga ini bukan hanya tidak memiliki pijakan hukum jelas, tapi juga dikabarkan mulai ditinggalkan oleh anggotanya. Dua anggota KPP dikabarkan telah pindah menjadi anggota Komisi Ombudsmen Surabaya. Mereka adalah Ketua KPP Khoirul Anam dan Agus Widiarta (anggota). “Saya memang …
Jun
13
Senin, Radar Surabaya 13 Juni 2011 Surabaya – Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim terancam dibubarkan. Ini bila tidak segera melakukan revisi peraturan daerah untuk melegal formalkan KPP. “Acuan pembentukkan KPP tidak sesuai dengan undang-undang”, kata Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir, kemarin. Dijelaskan Jabir, seharusnya pembentukkan KPP didasarkan pada Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik. …
Jun
12
Sunday, 12 June 2011 22:24 Media Online Bhirawa Dewan Segera Temui Depdagri dan MenPAN DPRD Jatim, Bhirawa Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) terancam bubar, sebab sampai saat ini pusat belum menurunkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur keberadaan KPP, meski UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik sudah disahkan per 18 Juli 2009 lalu. Karena itu, dalam …
Jun
11
Sabtu, 11 Juni 2011 | 20:47 WIB SURABAYA | SURYA Online – Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur terancam bubar karena dasar pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir di Surabaya, Sabtu (11/6/2011) mengatakan, KPP Jatim dibentuk sebelum UU Pelayanan Publik disahkan …
Jun
11
Kelana Kota 11 Juni 2011, 19:21:19 suarasurabaya.net| Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur terancam bubar karena dasar pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ahmad Jabir Anggota Komisi A DPRD Jatim di Surabaya, Sabtu mengatakan, KPP Jatim dibentuk sebelum UU Pelayanan Publik disahkan pada 18 Juli 2009. “Dasar pendirian …
Jun
06
Minggu, 05 June 2011 21:26 DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja wakil rakyat yang bermarkas di Jl Indrapura benar-benar memble. Buktinya dari total 37 rencana Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada 2011, hingga memasuki pertengahan 2011 baru bisa menuntaskan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan lima Perda. Sisanya, 29 Prolegda mangkrak. Padahal dari 37 Prolegda yang ada, tidak …
Jun
01
Terkait Hasil Audit BPKP BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dana senilai Rp 419,37 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapemas. Hal itu pula yang disayangkan Komisi A DPRD Jatim. Lantaran temuan BPKP yang telah menimbulkan polemik, Ahmad Jabir, salah satu Anggota Komisi A DPRD Jatim merasa kecewa. “Dari hasil audit BPKP, tidak seharusnya …