Kabar PKSJul
19
Selasa, 18 Juli 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) mengeluarkan penghentian rekrutmen (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak digubris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. BKD beralasan, moratorium masih sebatas wacana dan belum ada surat resmi dari pemerintah pusat (MenPAN). Kepala BKD Jatim, Dr.Akmal Boedianto …
Jul
12
Selasa, 12 July 2011 Bhirawa DPRD Jatim, Bhirawa Rencana gubernur menerbitkan SK (surat keputusan) untuk membentuk dan memberi kewenangan pada UKG P3D (Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) dinilai dewan sebagai kebijakan yang dilematis. Mengingat di satu sisi gubernur masih nggandholi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang sesungguhnya keberadaannya dari kacamata Menteri Permberdayaan …
Jul
11
Pertanyaan Yati Sugiyantoro : Ass p Jabir mau tanya nih klu ada pengaduan tentang penggunaan fasum dalam perumahan yg tdk semestinya ngadunya ke komisi apa nggih? maturnuwun Jawaban Wa’alaikumsalam warohmatullah. Bu Yati Sugiyantoro Bisa mengadu ke: 1) Ombudsman Daerah (di jatim sudah ada) 2) DPRD kota/kabupaten, komisi pemerintahan. Kalau di Surabaya bisa ke komisi A. …
Jul
07
Radar Surabaya,7 Juli 2011 SURABAYA-Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim benarbenar sudah berada di ujung tanduk. Pasalnya, Komisi A DPRD Jatim yang dulunya ikut membidani lembaga tersebut, kini justru getol ingin membubarkan lembaga itu. Selain dinilai melanggar undang-undang, selama ini kinerja KPP hanya sebatas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, tanpa dapat menyentuh kinerja …
Jul
01
DPRD Jatim, Bhirawa, 1 Juli 2011 Dianggap menghambur-hamburkan APBD Jatim dan keberadaannya melanggar UU Nomor 25/2009 tentang keberadaan pelayanan publik, Komisi A DPRD Jatim mendesak Komisi Pelayanan Publik (KPP) segera dibubarkan. Apalagi selama ini, kinerja KPP hanya sebatas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, tanpa dapat menyentuh kinerja BUMN maupun BUMD. Anggota Komisi A …