Continue reading »]]> Sebuah Catatan Kaki Masalah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan Nasional seharusnya diselenggarakan atas prinsip pembentukan manusia indonesia seutuhnya, sebagai makhluq berkompetensi utuh jasmani, rohani, moral, emosi maupun akal. Seluruh tahap dan proses yang diselenggarakan seharusnya berorientasi pada optimalisasi semua potensi tersebut secara serasi dan seimbang menuju ke arah kebaikan dan meminimalkan potensi keburukan. Artinya, keberhasilan pendidikan nasional pada akhirnya harus bisa diukur dari seberapa besar produktivitas kader bangsa yang memiliki kualifikasi jasmani, rohani, moral, emosi dan kecerdasan yang mampu menghadirkan lebih banyak kebaikan daripada kerusakan.

Pada realitanya, perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan masih sangat kurang. Ini bisa dilihat dari sedikitnya rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan baik di tingkat Nasional, propinsi maupun kota dan kabupaten. Berbicara tentang anggaran pendidikan ini memanglah sangat dilematis. Betapa tidak, dalam kenyataannya permasalahan substansialnya sebenarnya bukan sekedar anggaran. Hal ini bisa dibuktikan bahwa meskipun belum sampai menyentuh angka 20% APBN dan APBD untuk alokasi anggaran pendidikan yang pasti hampir seluruh level pemerintahan telah menaikkan anggaran pendidikannya dari tahun ke tahun. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah kenaikan anggaran itu sudah bisa mendongkrak pencapaian hakekat penyelenggaran pendidikan yakni terbentuknya “Manusia Indonesia yang Seutuhnya”. Belum lagi berbagai fenomena “kebocoran” anggaran pendidikan mulai dari masih marakhnya “pungutan liar” sampai dengan penyelewengan dana BOS.

Oleh karenanya, menyelesaikan persoalan pendidikan semestinya tidak parsial, tetapi harus ditempuh langkah komprehensif. Tidak sekedar angarannya saja yang dinaikkan, karena akan percuma jika anggaran dinaikkan lalu yang terjadi adalah kebocoran di sana-sini yang diantaranya diakibatkan belum berjalannya reformasi di tubuh SDM Pendidikan baik di tingkat birokratnya maupun penyelenggara dan pelaksana pendidikan di level sekolah.

Di samping itu, kita juga masih dihadapkan pada persoalan lemahnya daya saing SDM bangsa Indonesia dimana hal ini dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang berhasil dilaluinya. Data statistik tahun 2000 menunjukkan dari 144.033.873 penduduk usia kerja, hanya 21.699.066 (15,06%) yang merupakan tamatan SMU ke atas, sedangkan selebihnya (122.334.807 orang atau 84,94%) merupakan tamatan SMP ke bawah. Masalah penyelenggaraan Wajar 9 tahun sejatinya masih menjadi PR besar. Ambil contoh di kota Surabaya, sebuah kenyataan dapat kita lihat bahwa ada kecamatan yang tidak memiliki SMPN. Dengan kondisi seperti itu, apabila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa Indonesia keluar dari multi krisis di dalam negeri, apalagi bertahan dan memenangkan kompetisi global.

Ada beberapa masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dewasa ini, yakni rendahnya kualitas SDM pendidikan, buruknya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang efektif, dan manajemen institusi pendidikan yang masih lemah. Semua itu bermuara pada 2 hal yang substansial, yakni lemahnya kemauan politik pemerintah untuk melakukan reformasi Birokrasi dan SDM Pendidikan serta lemahnya kemauan politik pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan yang memadahi dengan meletakkan pemjbangunan pendidikan sebagai perioritas pertama.

Setidaknya ada 6 (enam) langkah strategis yang harus dilakukan untuk pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan:

Pertama, Penyusunan Sistem Pendidikan Nasioanl (SPN) yang komprehensif dan aplikatif. Dengan sistem yang komprehensif diharapkan proses dan praktek pendidikan mengalami perbaikan berkjelanjutan pada semua aspek dan perangkatnya. Sistem yang aplikatif mampu mendorong proses pendidikan bermutu demi peningkatan daya saing bangsa serta pada saat yang sama bisa mendorong terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Tidak terjebak pada persoalan-persoalan cabang semata, semisal polemik UNAS yang berkepanjangan.

Kedua, segera menyelesaikan program Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkannya menjadi Wajib Belajar 12 tahun. Implikasi dari kebijakan ini pemerintah wajib menyediakan segala fasilitas demi terpenuhinya kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga diselenggarakan sistrem pendidikan murah tapi berkualitas semisal sekolah terbuka atau sekolah rakyat, termasuk pendidikan darurat di daerah rawan konflik.

Ketiga, melakukan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan terhadap peran guru sebagai pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa. Posisi guru dan pendidik harus dihargai setara, bahkan lebih tinggi dari profesi lainnya. Namun peningkatan kesejahteraan guru ini tidak semata untuk meningkatkan gaji saja, melainkan pada saat yang sama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karenanya sistem penggajiannya harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja.

Keempat, melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (4) Perubbahan UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD secara efektif dan efisien yang disertai peningkatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan, agar tidak mengalami penyimpangan dan kebocoran. Terobosan dalam kebijakan perpajakan bisa dilakukan dengan menyediakan Rekening Khusus untuk Dana Pendidikan, sehingga jatah penerimaan negara dapat disalurkan sebagaiaman mestinya. Selain itu juga, pengeluaran (ekspenses) swasta/masyarakat dalam pengembangan pendidikan bisa ditetapkan sebagai Diskon Pemotongan Pajak (tax cut). Kebijakan ini selintas dianggap mengurangi penerimaan pajak, namun secara makro justru mengalokasikan pajak sesuai dengan amanat konstitusi serta membuka luas partisipasi swasta.

Kelima, mengefektifkan proses pendidikan yang menanamkan jiwa kebebasan, dan kemandirian melalui peningkatan ketrampilan hidup (life skills) dan daya juang (adversity quotient) peserta didik. Kurikulum diarahkan kepada upaya pengembangan pengalaman belajar yang seimbang dari aspek intelektual (IQ), Emosional (EQ), dan spiritual (SQ), sehingga peserta didik memeiliki kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Keenam, melakukan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan menuju menejemen pendidikan yang terdesentralisasi untuk mengembangkan kemampuan dan potensi daerah. Dengan ini diharapkan terjadi peningkatan partsisipasi masyarakat luas yang pada gilirannya akan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap hasil dan dampak pendidikan bagi pencapaian masa depan Indonesia yang lebih bermnakna secara merata dari pusat hingga pelosok daerah.

(Tulisan Ini pernah dimuat di OPINI Jawa Pos edisi bulan Mei 2007)

Continue reading »]]> Ahmad Jabir, dimuat di OPINI – RADAR SURABAYA I

Menurut saya, masyarakat Surabaya belum banyak yang tahu berapa kekuatan APBD kota Surabaya. Artinya, masyarakat Surabaya belum banyak yang tahu berapa kekuatan keuangan yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya dalam setiap tahunnya.

Kalau dilihat dari data APBD kota Surabaya tahun 2008, maka dapat diketahui bahwa kekuatan APBD Surabaya mencapai 3 Trilyun, tepatnya Rp. 3.025.360.210.903,-. Artinya, dalam setahun pemerintah kota punya tugas mengelola uang senilai Rp. 3.025.360.210.903,- untuk membangun kota dan melayani masyarakat Surabaya.

Kalau saja tugas pelayanan ini diserahkan pengelolaannya kepada 31 kecamatan, maka setiap tahun ada dana hampir 100 Milyar atau tepatnya Rp. 97.592.264.868,- yang harus dikelola oleh setiap kecamatan untuk pembengunan dan pelayanan masyarakat di kecamatan. Seandainya uang APBD itu dibagi ke seluruh kelurahan yang berjumlah 163 kelurahan, maka setiap kelurahan mendapat jatah dana 18,56 Milyar.

Bayangkan, betapa majunya seandainya setiap kelurahan itu dikucur dana pembangunan dan pelayanan tiap tahun sebesar 10 Milyar rupiah saja. Namun bayangan indah tidak mudah bisa dirasakan oleh warga Surabaya. Bukan karena kesibukan warganya sehingga kurang begitu peduli berapa banyak uang pemerintah kota ini yang harus dikelola oleh walikota dan jajaran pegawai/birokrasi yang ada. Tetapi diantara penyebab yang mendasar adalah masih rendahnya kinerja pemerintah kota dalam menjalankan tugasnya.

Kalau kita cermati selama tahun 2007, kita dapati bahwa serapan anggaran untuk program di APBD, yang nilainya 2.526 Trilyun, hanya 61.61% saja. Ini artinya bahwa pelaksanaan program tahun 2007 tidak lebih dari 61.61%. Artinya pula ada 38.39% tidak bisa terlaksana. Artinya ada sekitar 1 Triltun dari dana tidak terkelola dengan baik karena tidak terlaksananya berbagai program.

Bahkan, ada 4 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak bisa menyerap anggaran lebih dari seproh. Keempat SKPD tersebut adalah Badan Kepegawaian dengan serapan hanya 36.00%, Badan Pengelolaan Keuangan hanya 34.40%, Dinas Kebakaran hanya 42.99%, dan Dinas Tata Kota dan Pemukiman hanya 16.31%.

Yang menrik lagi adalah di Dinas Tata Kota dan Pemukiman yang hanya mampu menyerap 16.31% dari total anggaran program di SKPD ini yang berjumlah sekitar 475 Milyar atau tepatnya Rp. 474.876.781.538,-. Artinya dari 475 Milyar yang dianggarkan, hanya mampu menggunakan 77.5 Milyar saja. Artinya pula bahwa ada anggaran sebesar 397.5 Milyar yang menganggur. Dan menariknya adalah dana yang menganggur sebesar itu peruntukannya adalah untuk rehab dan renovasi Sekolah yang rusak, khususnya untuk ratusan SDN yang ada di Surabaya.

Maka masyarakat Surabaya seharusnya tidak perlu kaget dan heran dengan berita rame beberapa hari yang lalu ketika SDN VI Pacarkeling tiba-tiba atapnya ambruk. Karena memang sebenarnya SDN VI Pacarkeling adalah bagian dari ratusan SDN yang kondisinya rusak dan perlu direnovasi. Itulah sebabnya APBD 2007 telah menganggarkannya. Namun karena kinerja pemkot yang tidak baik, maka renovasi itu tertunda dan keburu ambruk.

Tiga Persoalan Mendasar

Berbicara tentang persoalan yang melatar belakangi kondisi di atas terjadi memang bisa melibatkan banyak faktor, namun menurut pandanagn saya sebenarnya persoalan mendasarnya adala pertama, pemkot (dalam hal ini dinas pendidikkan) tidak memiliki peta atau database sekolah. Berapa sekolah yang rusak, berapa yang rusak berat dan berapa yang overload dll. Karena tidak punya database tersebut, maka akhirnya memunculkan persoalan kedua, yakni tidak adanya perioritas dari dinas untuk melaksanakan program dengan secepat-cepatnya karena tidak bisa melihat urgensinya. Dan kedua permasalahan tersebut sesungguhnya tidak akan muncul jika tidak ada permasalahan ketiga yang melatar belakanginya, yakni dinas tidak memiliki perhatian yang komprehensif terkait masalah pendidikan, sehingga ketika berbicara sekolah kawasan yang menyedot anggaran yang besar dengan berbagai aksesorinya, ketika membahas anggaran RSBI/SBI dengan berbagai aksesorinya pula, ketika itu pula dinas melalaikan betapa ratusan SDN yang mau ambruk menanti untuk segera diperhatikan dan direnovasi.

Ada sedikitnya 126 SDN dari sejumlah 568 yang ada di Surabaya berada dalam kondisi memperihatinkan. Mulai dari yang rusak berat sampai dengan yang over load sehingga ada yang sampai sekolah dengan 3 sift. Sangat memperihatinkan. Lihat saja SDN Keputran I dan II, dari pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa perlu diprioritaskan untuk segera dilakukan renovasi pada 5 ruang yang ada karena kondisinya sudah cukup membahayakan dan tidak bisa diprediksi sampai kapan masih bisa bertahan. Lihat juga di SDN Kejawen Putih I dan II, jika diamati maka perlu diprioritaskan perbaikan struktur atap karena memang sudah sangat lapuk termakan rayap.

Ada lagi hal menarik yang bisa dilihat di SDN Manukan Kulon IV, sekolah ini sudah merger dengan SDN Manukan kulon V & VII. Namun jumlah shift sampai 3 kali karena hanya tersedia 7 lokal kelas dengan 16 rombel (rombongan belajar). Jadi kekurangan 2 lokal baru yang untuk memenuhi kebutuhan semuanya.

Lain lagi dengan SDN Kaliasin V, kalau kita lihat bangunan gedungnya, maka pasti akan berpendapat bahwa perbaikan dinding dirasa menjadi prioritas karena bangunan ini sendiri adalah bangunan lama yang strukturnya sudah mulai rapuh. Selain itu perbaikan struktur utama juga diperlukan karena sudah mulai retak-retak. Di sisi lain, ternyata renovasi terakhir SDN ini dilakukan pada tahun 2004. Jadi terlihat aneh pula, belum genap 5 tahun, bangunan telah mengalami kerusakan yang parah.

Itu hanyalah sekelumit kecil dari jumlah besar sekolah-sekolah kita yang rusak yang oleh karenanya kita bisa membayangkan bagaimana anak-anak didik bisa merasa belajar dengan tenang ketika selalu dihantui dengan kekhawatiran gedung yang mereka tempati untuk proses belajar sewaktu-waktu bisa mabruk menimpa mereka. Menurut saya, jika hal ini dibiarkan dan dibiarannya karena kesengajaan, maka sungguh sangat dholim pemerintah ini kepada para generasi penerus kita.

Langkah Solusi

Ketika dikonfirmasi ke SKPD terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota dan Pemukiaman, sebagai ketua komisi D saya sangat menyesalkan. Betapa tidak, sejak masalah ini muncul menjadi perbincangan tahun 2007 hingga kini, yang diterima adalah penjelasan dengan kesan saling menyalahkan antara dua dinas ini. Dinas pendidikan menyalahkan Dinas Tata Kota karen memandang bahwa tugas membangun adalah tupoksi dinas Tata Kota sementara Dinas Pendidikan adalah User saja.

Di sisi lain, Dinas Tata Kota dan Pemukiman menyatakan tidak akan bisa melaksanakan pembangunan jika perencanaan dari Dinas Pendidikan sebagai User belum benar. Kabarnya, menurut Dinas Tata Kota gambar perencanaan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan ada kekeliruan sehingga perlu dibenahi tetapi sampai sekian kali kejadian SDN ambruk, yang terakhir SD Pacarkeling, banyak gambar perencanaan yang harus dibenahi Dinas Pendidikan belum juga dibenahi. Ini kan aneh, karena biasanya untuk prencanaan pemkot juga sudah menganggarkan untuk jasa pihak ketiga (konsultan).

Menurut saya, Walikota sudah harus bertindak mengevaluasi kinerja dua pejabat dinas ini karena dengan kinerjanya telah berdampak pada merugikan masyarakat dan merugikan pemkot karena bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Disamping itu harus dilakukan kordinasi lintas SKPD dengan serius dan sungguh-sungguh demi mencari solusi dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Harus dihilangkan sikap ego sektoral SKPD sedemikian sehingga banyak merugikan masyarakat. Bahkan perlu dievaluasi mekanisme pelaksanakan dan penggunaan anggaran, jangan karena lebih mengedepankan semangat bagi-bagi pagu anggaran ke SKPD mengakibatkan permasalahan menjadi tidak tuntas diselesaikan. Contohnya ya terbengkelainya ratusan SDN rusak yang harus segera direnovasi. Wallohu a’lam…