Urgensi RPJMD Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Jatim untuk direvisi

April 28, 2011 in Press Release

Sejak tahun 2009, capaian indikator kinerja telah melampau target kinerja RPJMD.

Akibatnya, sejak tahun 2010, titik awal yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja tahunan dari penyelenggaraan pemerintah propinsi sudah di atas nilai axistingnya.

Karena sejak tahun 2010 proyeksi target indikator kinerja pemprop jatim sudah menjadi tidak relevan lagi. Karena titik awalnya sudah melebihi nilai axisting, maka pencapaian target kinerja menjadi tidak menuntut kinerja yang maksimal. Di sisi lain, juga akan terjadi fenomena bahwa setiap tahun, target kinerja itu selalu akan terlampaui.

Di sisi lain, RPJMD (Rencana Pmebangunan Jangkah Menengah Daerah) Jawa Timur masih 2009-2014 dituangkan dalam bentuk Pergub (Peraturan Gubernur). Sehingga substansi materi RPJMD 2009-2014 belum utuh menjadi rencana strategis dari penyelenggara pemerintahan Jatim yang terdiri dari Ekskutif (Pemprov) dan Legislatif (DPRD). Karena jika sampai hari ini RPJMD tetap masih tertuang dalam bentuk Pergub, maka RPJMD hanya diwarnai dan ditetapkan sepihak oleh ekskutif (Pemprov) tanpa keterlibataan dan pewarnaan secara substansial dari sisi DPRD yang merepresentasikan suara rakyat.

Target kiner RPJMD menjadi tidak obyektif lagi.

Sehingga penyampaian keberhasilan dalam LKPJ tahun 2010 menjadi tidak lagi bisa dipandang keistimewaan karena target indikator kinerjanya sebagian besar sudah tidak relevan karena pada posisi yang terlalu rendah dari semestinya.

Penyampaian LKPJ menjadi tidak bisa secara akurat menilai sejauh mana program dan anggaran yang sudah ditetapkan telah bisa berdaya guna secara efektif dan efisien.

Solusi

Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk bisa menjadi dasar penilaian yang akurat, maka:

  1. Mendesak untuk dilakukan revisi RPJMD, khususnya terkait dengan target kinerja sehingga bisa menjadi dasar penentuan target kinerja SKPD yang tertuang dalam Renstra Pembangunan Pemerintah Daerah.
  2. Perlu segera ada proses perubahan RPJMD yang selama ini dituangkan dalam Pergub untuk dituangkan dalam PERDA sehingga RPJMD disamping bisa merupakan VISI dan MISI kepala daerah, sekaligus juga merupakan dokumen resmi arah kebijakan pembangunan Jawa Timur yang telah mengakomodir suara rakyat yang direpresentasikan dengan pewarnaan dari DPRD sebagai mitra Gubernur sebagai kepala Daerah.