Continue reading »]]> Tuntutan amanah sebagai Anggota Legislatif  DPRD Jawa Timur seringkali membutuhkan stamina prima dalam menjalankan serangkaian agendanya. Demikian pula Cak Jabir yang pada Sabtu kemarin (19/3) harus menjalankan dua agenda dalam satu waktu. Bermula dari Sidoarjo tepatnya di Warung Wong Solo yang berada di jalan Pahlawan, Cak Jabir menemui masyarakat sekitar guna meyerap aspirasi mereka. Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 25 orang dengan diakhiri ramah tamah makan siang. Selepasnya, Cak Jabir juga diharuskan mempersiapkan pertemuan dengan masyarakat Surabaya di sore harinya. Jeda waktu yang ada biasanya beliau isi dengan istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga seraya sesekali menghubungi keluarga tercinta di rumah. Ayah empat orang anak tersebut memang kerap menelepon putra-putri dan istri tercintanya di sela-sela aktifitas terutama saat  jauh dari keluarga. Salah satu kiat sehat beliau menjaga stamina adalah mengatur pola makan yang sehat.

“Makan tidak perlu banyak-banyak, lebih baik sedikit-sedikit namun berpola waktunya”, ucap beliau.

Acara serupa di Surabaya bertempat di Suzana Pujasera (jalan Dinoyo) dimulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir tidak jauh berbeda, berkisar 20 orang. Tidak sedikit peserta mengharapkan adanya pertemuan sejenis dilakukan secara berkala sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap dan dievaluasi tindak lanjutnya.

Continue reading »]]>

Saturday, 20 February 2010 | 12.00

Siang hari setelah sholat Jum’at (19/2), Cak Jabir meluncur ke Pujasera Suzana yang berada di jalan Dinoyo, Surabaya. Agenda serap aspirasi dengan kalangan mahasiswa tersebut di antaranya dihadiri perwakilan BEM UNAIR, BEM ITS dan beberapa kampus lain di Surabaya. Acara yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB tersebut, bertujuan menjabarkan tugas dan wewenang masing-masing pihak guna kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan muncul simbiosis mutualisme (kerjasama yang saling menguntungkan) antara Cak Jabir selaku Anggota Legislatif DPRD Jawa Timur dengan mahasiswa yang melakukan fungsi kontrol pemerintah dan berperan sebagai agent of change (agen perubah) dalam masyarakat. Pertanyaan, masukan dan sharring mewarnai acara tersebut, hingga diperoleh kesepakatan untuk diadakan pertemuan rutin dan lebih intensif demi Jawa Timur yang lebih baik.

Continue reading »]]> 10 Agustus 2009, 18:17:04| Laporan Iping Supingah

suarasurabaya.net| DPRD Surabaya terpecah dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai pendahulu RAPBD 2010.

Dalam rapat panitia anggaran DPRD Surabaya, Senin (10/08) sempat terjadi beda pendapat antara anggota dan Ketua Panitia Anggaran (Panggar).

Dilaporkan MARTHA reporter Suara Surabaya, AKHMAD SUYANTO anggota Panggar DPRD Surabaya menolak melanjutkan pembahasan KUA PPAS, bahkan mengusulkan voting pembahasan dilanjut atau tidak.

YANTO beralasan masa tugas anggota DPRD hanya tinggal 2 minggu. Padahal 4 Pansus masih punya tanggungan dan harus selesai dalam 10 hari. Ia khawatir pembahasan KUA PPAS yang menentukan RAPBD Surabaya 2010 tidak berkualitas.

MUSYAFAK ROUF Ketua Panggar menolak usulan voting dan tadi langsung melanjutkan pembahasan KUA PPAS. Alasan MUSYAFAK pembahasan KUA PPAS ini seharusnya dilakukan Juli. Ia optimis pembahasan KUA PPAS bisa selesai sebelum dewan selesai masa jabatan pada akhir Agustus.

Alasan MUSYAFAK ROUF ditentang AHMAD JABIR Ketua Komisi D DPRD Surabaya yang juga anggota Panmus.

JABIR bahkan mensinyalir ada kepentingan politis dibalik pembahasan KUA PPAS yang cenderung dipaksakan ketua dewan.

AHMAD JABIR mengatakan, kalau pembahasan KUA PPAS terus dipaksakan, Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) akan menarik semua anggota dari Panggar. Bahkan dalam rapat paripurna FDK tidak akan menyetujui hasil pembahasan KUA PPAS di panitia anggaran DPRD Surabaya.(mar/ipg)

Continue reading »]]> Ahmad Jabir, dimuat di OPINI – RADAR SURABAYA I

Menurut saya, masyarakat Surabaya belum banyak yang tahu berapa kekuatan APBD kota Surabaya. Artinya, masyarakat Surabaya belum banyak yang tahu berapa kekuatan keuangan yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya dalam setiap tahunnya.

Kalau dilihat dari data APBD kota Surabaya tahun 2008, maka dapat diketahui bahwa kekuatan APBD Surabaya mencapai 3 Trilyun, tepatnya Rp. 3.025.360.210.903,-. Artinya, dalam setahun pemerintah kota punya tugas mengelola uang senilai Rp. 3.025.360.210.903,- untuk membangun kota dan melayani masyarakat Surabaya.

Kalau saja tugas pelayanan ini diserahkan pengelolaannya kepada 31 kecamatan, maka setiap tahun ada dana hampir 100 Milyar atau tepatnya Rp. 97.592.264.868,- yang harus dikelola oleh setiap kecamatan untuk pembengunan dan pelayanan masyarakat di kecamatan. Seandainya uang APBD itu dibagi ke seluruh kelurahan yang berjumlah 163 kelurahan, maka setiap kelurahan mendapat jatah dana 18,56 Milyar.

Bayangkan, betapa majunya seandainya setiap kelurahan itu dikucur dana pembangunan dan pelayanan tiap tahun sebesar 10 Milyar rupiah saja. Namun bayangan indah tidak mudah bisa dirasakan oleh warga Surabaya. Bukan karena kesibukan warganya sehingga kurang begitu peduli berapa banyak uang pemerintah kota ini yang harus dikelola oleh walikota dan jajaran pegawai/birokrasi yang ada. Tetapi diantara penyebab yang mendasar adalah masih rendahnya kinerja pemerintah kota dalam menjalankan tugasnya.

Kalau kita cermati selama tahun 2007, kita dapati bahwa serapan anggaran untuk program di APBD, yang nilainya 2.526 Trilyun, hanya 61.61% saja. Ini artinya bahwa pelaksanaan program tahun 2007 tidak lebih dari 61.61%. Artinya pula ada 38.39% tidak bisa terlaksana. Artinya ada sekitar 1 Triltun dari dana tidak terkelola dengan baik karena tidak terlaksananya berbagai program.

Bahkan, ada 4 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak bisa menyerap anggaran lebih dari seproh. Keempat SKPD tersebut adalah Badan Kepegawaian dengan serapan hanya 36.00%, Badan Pengelolaan Keuangan hanya 34.40%, Dinas Kebakaran hanya 42.99%, dan Dinas Tata Kota dan Pemukiman hanya 16.31%.

Yang menrik lagi adalah di Dinas Tata Kota dan Pemukiman yang hanya mampu menyerap 16.31% dari total anggaran program di SKPD ini yang berjumlah sekitar 475 Milyar atau tepatnya Rp. 474.876.781.538,-. Artinya dari 475 Milyar yang dianggarkan, hanya mampu menggunakan 77.5 Milyar saja. Artinya pula bahwa ada anggaran sebesar 397.5 Milyar yang menganggur. Dan menariknya adalah dana yang menganggur sebesar itu peruntukannya adalah untuk rehab dan renovasi Sekolah yang rusak, khususnya untuk ratusan SDN yang ada di Surabaya.

Maka masyarakat Surabaya seharusnya tidak perlu kaget dan heran dengan berita rame beberapa hari yang lalu ketika SDN VI Pacarkeling tiba-tiba atapnya ambruk. Karena memang sebenarnya SDN VI Pacarkeling adalah bagian dari ratusan SDN yang kondisinya rusak dan perlu direnovasi. Itulah sebabnya APBD 2007 telah menganggarkannya. Namun karena kinerja pemkot yang tidak baik, maka renovasi itu tertunda dan keburu ambruk.

Tiga Persoalan Mendasar

Berbicara tentang persoalan yang melatar belakangi kondisi di atas terjadi memang bisa melibatkan banyak faktor, namun menurut pandanagn saya sebenarnya persoalan mendasarnya adala pertama, pemkot (dalam hal ini dinas pendidikkan) tidak memiliki peta atau database sekolah. Berapa sekolah yang rusak, berapa yang rusak berat dan berapa yang overload dll. Karena tidak punya database tersebut, maka akhirnya memunculkan persoalan kedua, yakni tidak adanya perioritas dari dinas untuk melaksanakan program dengan secepat-cepatnya karena tidak bisa melihat urgensinya. Dan kedua permasalahan tersebut sesungguhnya tidak akan muncul jika tidak ada permasalahan ketiga yang melatar belakanginya, yakni dinas tidak memiliki perhatian yang komprehensif terkait masalah pendidikan, sehingga ketika berbicara sekolah kawasan yang menyedot anggaran yang besar dengan berbagai aksesorinya, ketika membahas anggaran RSBI/SBI dengan berbagai aksesorinya pula, ketika itu pula dinas melalaikan betapa ratusan SDN yang mau ambruk menanti untuk segera diperhatikan dan direnovasi.

Ada sedikitnya 126 SDN dari sejumlah 568 yang ada di Surabaya berada dalam kondisi memperihatinkan. Mulai dari yang rusak berat sampai dengan yang over load sehingga ada yang sampai sekolah dengan 3 sift. Sangat memperihatinkan. Lihat saja SDN Keputran I dan II, dari pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa perlu diprioritaskan untuk segera dilakukan renovasi pada 5 ruang yang ada karena kondisinya sudah cukup membahayakan dan tidak bisa diprediksi sampai kapan masih bisa bertahan. Lihat juga di SDN Kejawen Putih I dan II, jika diamati maka perlu diprioritaskan perbaikan struktur atap karena memang sudah sangat lapuk termakan rayap.

Ada lagi hal menarik yang bisa dilihat di SDN Manukan Kulon IV, sekolah ini sudah merger dengan SDN Manukan kulon V & VII. Namun jumlah shift sampai 3 kali karena hanya tersedia 7 lokal kelas dengan 16 rombel (rombongan belajar). Jadi kekurangan 2 lokal baru yang untuk memenuhi kebutuhan semuanya.

Lain lagi dengan SDN Kaliasin V, kalau kita lihat bangunan gedungnya, maka pasti akan berpendapat bahwa perbaikan dinding dirasa menjadi prioritas karena bangunan ini sendiri adalah bangunan lama yang strukturnya sudah mulai rapuh. Selain itu perbaikan struktur utama juga diperlukan karena sudah mulai retak-retak. Di sisi lain, ternyata renovasi terakhir SDN ini dilakukan pada tahun 2004. Jadi terlihat aneh pula, belum genap 5 tahun, bangunan telah mengalami kerusakan yang parah.

Itu hanyalah sekelumit kecil dari jumlah besar sekolah-sekolah kita yang rusak yang oleh karenanya kita bisa membayangkan bagaimana anak-anak didik bisa merasa belajar dengan tenang ketika selalu dihantui dengan kekhawatiran gedung yang mereka tempati untuk proses belajar sewaktu-waktu bisa mabruk menimpa mereka. Menurut saya, jika hal ini dibiarkan dan dibiarannya karena kesengajaan, maka sungguh sangat dholim pemerintah ini kepada para generasi penerus kita.

Langkah Solusi

Ketika dikonfirmasi ke SKPD terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota dan Pemukiaman, sebagai ketua komisi D saya sangat menyesalkan. Betapa tidak, sejak masalah ini muncul menjadi perbincangan tahun 2007 hingga kini, yang diterima adalah penjelasan dengan kesan saling menyalahkan antara dua dinas ini. Dinas pendidikan menyalahkan Dinas Tata Kota karen memandang bahwa tugas membangun adalah tupoksi dinas Tata Kota sementara Dinas Pendidikan adalah User saja.

Di sisi lain, Dinas Tata Kota dan Pemukiman menyatakan tidak akan bisa melaksanakan pembangunan jika perencanaan dari Dinas Pendidikan sebagai User belum benar. Kabarnya, menurut Dinas Tata Kota gambar perencanaan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan ada kekeliruan sehingga perlu dibenahi tetapi sampai sekian kali kejadian SDN ambruk, yang terakhir SD Pacarkeling, banyak gambar perencanaan yang harus dibenahi Dinas Pendidikan belum juga dibenahi. Ini kan aneh, karena biasanya untuk prencanaan pemkot juga sudah menganggarkan untuk jasa pihak ketiga (konsultan).

Menurut saya, Walikota sudah harus bertindak mengevaluasi kinerja dua pejabat dinas ini karena dengan kinerjanya telah berdampak pada merugikan masyarakat dan merugikan pemkot karena bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Disamping itu harus dilakukan kordinasi lintas SKPD dengan serius dan sungguh-sungguh demi mencari solusi dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Harus dihilangkan sikap ego sektoral SKPD sedemikian sehingga banyak merugikan masyarakat. Bahkan perlu dievaluasi mekanisme pelaksanakan dan penggunaan anggaran, jangan karena lebih mengedepankan semangat bagi-bagi pagu anggaran ke SKPD mengakibatkan permasalahan menjadi tidak tuntas diselesaikan. Contohnya ya terbengkelainya ratusan SDN rusak yang harus segera direnovasi. Wallohu a’lam…

Continue reading »]]> Ahmad Jabir, anggota MPW PKS Jawa Timur [ Jawa Pos, Kamis 05 Juni 2008 ]

Sidang paripurna istimewa DPRD Surabaya pada 3 Juni lalu yang berlangsung panas dan tegang adalah sesuatu yang wajar. Mengingat, agenda paripurna tersebut membahas rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota sebagai kepala daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya selama setahun (2007).

Mengapa wajar jika ketegangan itu terjadi? Agenda tersebut berpotensi memunculkan dua kubu penyikapan terhadap LKPj wali kota yang berhadap-hadapan. Sebagai wakil rakyat yang, antara lain, punya tugas pokok mengawasi pemerintah, kepala daerah menjalankan program pemerintah daerah dan menggunakan APBD.

Maka, akan muncul sekelompok anggota dewan yang karena dorongan rasa tanggung jawab terhadap amanah rakyat sebagai perwakilan mereka kemudian mengkritik secara tajam dan mendasar. Sementara itu, sebagai konsekuensi logis sistem pemerintahan kita yang menganut paham negara demokrasi, untuk bisa menjadi wali kota, seseorang harus diusulkan oleh partai. Jadi, akan muncul pula anggota DPRD yang tidak rela begitu saja wali kota yang diusungnya mendapatkan kritik tajam dari anggota DPRD lain. Apalagi, kritik dan catatan tersebut mengarah pada penilaian rapor merah.

Sebenarnya, kejadian seperti paripurna pada Selasa lalu itu pernah terjadi pula saat paripurna istimewa setahun lalu, yang dilaksanakan oleh DPRD dengan agenda yang sama. Sekadar mengingatkan, tahun lalu ketika paripurna istimewa untuk rekomendasi terhadap LKPj wali kota 2006, terjadi ketegangan antara anggota DPRD dari Fraksi PDIP dengan anggota DPRD fraksi lain yang berbuntut munculnya berbagai interupsi dan skorsing sidang serta walk out (WO)-nya anggota DPRD dari FPDIP. Bedanya sekarang, yang WO dari paripurna adalah yang dari non-FPDIP, meskipun muatan penyebabnya adalah sama.

Database Kota sebagai Akar Masalah

Ketegangan pada paripurna adalah buntut pencermatan DPRD terhadap LKPj wali kota yang cenderung bermasalah dalam penyajian data-data. Poin-poin yang dipertanggungjawabkan menuai pertanyaan yang tidak sedikit. Repotnya lagi, bermasalahnya data-data yang disajikan ternyata tidak bisa dijawab dengan jelas dan objektif oleh pemerintah kota supaya bisa diterima oleh DPRD.

Tidak jelas mana data yang valid dan yang salah. Jika merujuk silang data kependudukan yang ditampilkan dengan data-data sektor lain, didapatkan banyak ketidaksinkronan. Yang mencolok, antara lain, terkait dengan kesra (kesejahteraan rakyat). Yaitu, data tentang kependidikan dan ketenagakerjaan.

Kalau dicermati, data-data itu memang bisa sangat membingungkan. Data tersebut adalah data yang disampaikan oleh wali kota dalam laporan kinerjanya selama 2007 (dokumen LKPj wali kota 2007). Data sebagaimana tabel di atas tentu diambil dari SKPD yang berkompeten dalam bidangnya.

Sebagai contoh, lihat data kependidikan. Perlu dipahami bahwa di Indonesia, usia 7 tahun wajib masuk SD, sedangkan usia 6 tahun diperbolehkan masuk SD. Karena itu, di Surabaya, untuk pendaftaran di SDN, diutamakan yang berusia 7 tahun. Lalu, baru sisanya boleh dimasuki oleh yang berusia 6 tahun. Sehingga, wajib belajar 12 tahun (enam tahun di SD, tiga tahun di SMP, dan tiga tahun di SMA) mengandung konsekuensi bahwa usia 7 s/d 18 tahun adalah usia wajib belajar.

Usia sekolah adalah usia antara 6 s/d 18 tahun. Perlu juga diketahui bahwa di Surabaya, kepedulian dan kesadaran masyarakat/orang tua terhadap pendidikan usia dini sangat besar. Rata-rata, anak berusia 6 tahun sudah siap memasuki pendidikan di SD. Sebab, pendidikan usia dini rata-rata dilakukan untuk anak usia 4 s/d 5 tahun.

Data yang disajikan oleh dinas pendidikan (dispendik) menyebutkan, usia sekolah di Surabaya pada 2007 berjumlah 492.495 anak (akumulasi dari SD/MI = 270.076, SMP/MTs = 114.733, dan SMU/SMK/MA = 107.686). Validitas data tersebut patut dipertanyakan. Sebab, jika dilihat dari data kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan (dispenduk), usia 6 s/d 16 tahun saja sudah berjumlah 492.490 anak.

Jumlah itu sudah hampir sama dengan data anak usia sekolah yang diklaim oleh dinas pendidikan. Tepatnya, terdapat selisih lebih sedikit saja, yakni lima anak. Jika data dispenduk tersebut ditambah usia 17 s/d 18 tahun dengan perkiraan jumlahnya 2/3 dari usia 17-19 tahun, ada tambahan 80.812 anak lagi yang berada dalam usia sekolah. Jadi, jumlah anak usia sekolah bisa mencapai 573.302 anak. Itu kan angka yang jauh lebih besar daripada angka anak usia sekolah yang diklaim oleh dinas pendidikan, yakni 492.495 anak.

Karena itu, penyajian data oleh dinas pendidikan bisa sangat menyesatkan dan merugikan. Jika selama ini dinas pendidikan merencanakan pendidikan dengan mengacu data-data tersebut, tidak mengherankan bila perencanaannya tidak akurat dan menyisakan banyak persoalan.

Kondisi itu juga menunjukkan betapa masih sangat kentalnya ego sektoral antarsatuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Sehingga, akurasi data yang mestinya bisa diselesaikan dengan sinkronisasi melalui koordinasi antar-SKPD, dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas kependudukan, tidak dilakukan. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kalau kebiasaan seperti itu diteruskan, kota bisa “hancur”.

Selanjutnya, juga perlu dipertanyakan metode dinas pendidikan dalam mengumpulkan data anak usia sekolah tersebut. Bagaimana cara menghimpunnya. Apakah melalui pencacahan langsung dari rumah ke rumah atau bagaimana? Itu kelihatan sepele. Tetapi, jika tidak dibenahi, hal tersebut bisa merugikan masyarakat.

Empat Langkah Solusi

Jika tidak ingin memiliki budaya bersitegang tahunan sebagaimana paripurna istimewa kemarin, juga kalau ingin pembangunan kota ini memiliki arah dan progres yang benar sehingga tidak merugian masyarakat, ada empat langkah yang harus dilakukan. Bukankah usia kota ini sudah cukup tua (715 tahun) untuk bisa belajar dari pengalaman perjalanannya.

Pertama, Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan transparansi data dengan melakukan transparansi pencacahan sampai penyajian kepada publik. Sehingga, dalam perbedaan data yang ditampilkan oleh LKPj wali kota, bisa terlihat letak kesalahannya. Mengingat, data tersebut berkaitan dengan leporan kinerja wali kota selama setahun. Jika tidak dilakukan serta kalau LKPj memuat data yang tidak valid dan tidak akurat, bisa muncul dugaan pengelabuan publik.

Kedua, pemerintah kota harus melakukan koordinasi sinkronisasi data secara serius. Karena itu, sebagaimana kasus yang saya contohkan tersebut, dua dinas itu harus segera dipanggil oleh wali kota untuk dimintai pertanggungjawaban agar tidak memunculkan ketidakpercayaan publik.

Ketiga, ke depan, semestinya dinas pendidikan dan SKPD lain menjadikan data kependudukan yang dikeluarkan oleh dispenduk sebagai acuan. Sehingga, tidak ada dua data yang saling berbeda. Dispenduk bisa menyajikan data penduduk berdasar usia tanpa mengelompokkannya dalam kelompok umur rentang usia, melainkan kelompok umur per usia sehingga mudah dilihat. Saya yakin dispenduk punya itu. Tinggal apakah dinas pendidikan selama ini berpikir meminta data tersebut.

Keempat, kalau dinas pendidikan dan SKPD lain mau kerja keras dan sungguh-sungguh untuk kepentingan SKPD-nya, dia bisa melakukan verifikasi. Kalau empat langkah itu dilakukan, saya yakin tidak terjadi perbedaan data yang sangat merugikan publik seperti sekarang. Wallohu a’lam…. (*)